Investor Asing Masuk, Disnaker Banten Awasi TKA dengan Ketat

BANTEN, KRJOGJA.com – Perusahaan asing saat ini banyak yang baru buka di Banten, tetapi tingkat pengangguran di provinsi tersebut menempati peringkat empat di Indonesia. Sedikitkan dari 11 juta penduduk Banten, delapan persen masih menganggur karena perusahaan tidak dapat menyerap pengangguran terbuka mengingat kompetensi dan tingkat pendidikannya yang rendah.

Sebaliknya, kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten Al Hamidi, tenaga kerja asing (TKA) semakin menjamur. "Data terakhir, kami mencatat ada sekitar 25 ribu TKA yang resmi bekerja di Banten, seiring masuknya 12 perusahaan asing ke provinsi ini,” tuturnya saat dikunjungi rombongan media Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnajer) yang dipimpin Kepala Biro Humas Kemnaker Sahat Sinurat, Minggu (23/7/2017).

Sebenarnya, menurut Hamidi, kondisi ini tidak baik untuk pekerja setempat. Pasalnya, keberadaan TKA, merampas kesempatan lima tenaga kerja lokal. Untuk itu pihaknya terus mengawasi keberadaan TKA yang legal dan menertibkan TKA yang ilegal.

“Kami mengawasi secara ketat keberadaan TKA di Banten, jangan sampai keberadaan mereka terus membanjiri Banten," katanya seraya menyebutkan, tahun 2016, Disnaker Banten bersama Imigrasi telah menindak sekitar 72 TKA ilegal. Menyinggung soal izin TKA, Hamidi mengungkapkan, semuanya diatur oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan.

Mengenai kebijakan itu, menurutnya, sejalan dengan masuknya investasi. "Investor yang masuk mensyaratkan memasukkan tenaga kerja asalnya untuk tingkat manager ke atas. Jadi, kami tidak punya wewenang menolak kedatangan TKA tersebut. Yang bisa kami lakukan hanya pengawasan untuk mencegah pelanggaran penempatan TKA,” kata Hamidi

Sehubungan hal itu, ia berharap pemerintah daerah setempat disertakan dalam kebijakan izin penempatan TKA. Hsl ini penting mrnging di wilayah Provinsi Banten ada sekitar 14.327 perusahaan, termasuk perusahaan terbesar di dunia, namun angka pengangguran cukup tinggi. Bahkan tingkat pengsngguran di Banten merupakan tingkat ke empat terbesar di Indonesia setelah Kalimantan timur, Jawa Barat, dan Maluku.

“Tingginya angka pengangguran tak sebanding dengan jumlah perusahaan. Padahal jumlah perusahaan di Banten yang tercatat secara resmi sebanyak 14.327 perusahaan. Semua itu terdiri atas perusahaan besar, sedang, dan kecil,” tutur Hamidi. Mengenai perusahaan yang ada di Banten ini di antaranya semen, gas, kabel semua ada di sini. Namun, mengapa angka pengangguran tetap tunggu ?

Alasannya, tegas Hamidi, karena lemahnya kompetensi dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Banten. Sedikitnya ada 65 persen masyarakat Banten yang belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan SMA dan kuliah.

“Penduduk di Banten, rata-rata pendidikannya SMP ke bawah. Ada 65 persen lulusan SMP ke bawah. Jadi, SDM-nya masih lemah sehingga tak cocok terhadap apa yang dibutuhkan perusahaan,” kata Hamidi. Karena itu, Disnaker banyak melakukan terobosan, salah satunya dengan melatih masyarakat Banten di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) untuk kemudian disalurkan ke sejumlah perusahaan atau Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Prinsipnya dalam hal ini berbagai upaya terus ditingkatkan. Dan salah satunya dengan BLK agar masyarakat Banten punya daya saing. Untuk itu, setiap tahun ada 880 orang yang masuk BLK dan 85 persen dari mereka akan disalurkan atau ditempatkan ke perusahaan,” tandas Hamidi. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI