IPW Desak Bareskrim Tuntaskan Kasus Perampasan Lahan Petani di Siak Hulu

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menuntaskan perampasan lahan 390 hektare milik petani desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau oleh mafia tanah yang bernaung dalam perusahaan PT Langgam Harmuni. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa Polri jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah dan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah.

Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Bareskrim Polri sendiri sudah turun ke lapangan, namun tanah yang dikuasai PT Langgam Harmuni tersebut diklaim berasal dari hibah kepala suku atau Ninik Mamak. “Padahal, Ninik Mamak sudah membantah tidak pernah memberikan hibah ke perseorangan,” kata Sugeng Teguh Santoso dalam rilis IPW, Senin (11/10/2021).

Menurut Sugeng, Ninik Mamak hanya memberikan hibah kepada Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) melalui Surat Mandat dari empat Suku Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau tertanggal 25 Juni 2001. “Kemudian, Ninik Mamak dari empat suku tersebut mengeluarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Ulayat seluas 4.000 hektare kepada 997 petani sawit. Termasuk di dalamnya, lahan 390 hektare yang dirampas oleh PT Langgam Harmuni yang dimiliki oleh 200 petani anggota KOPSA-M,” jelasnya.

Bahkan dari kasus perampasan lahan petani tersebut, kata Sugeng, Ketua Koperasi Petani Sawit Makmur Anthony Hamzah ditersangkakan oleh Polres Kampar, Polda Riau karena dianggap menyuruh dan membantu menyediakan sarana melakukan ancaman kekerasan terhadap PT Langgam Harmuni.

Perampasan lahan itu sendiri, lanjut Sugeng, telah dilaporkan oleh Disna Riantina selaku pendamping petani KOPSA-M ke Bareskrim Polri dengan Nomor: LP/B/0337/V/2021/Bareskrim tertanggal 27 Mei 2021 dengan Terlapor Endrianto Ustha selaku penjual ke PT Langgam Harmuni dengan Direktur Utama Hinsatopa Simatupang. “Pasal yang dikenakan yakni Pasal 266 KUHP mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik dan Pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak,” paparnya.

Hanya kurang dari sebulan, masih kata Sugeng, Bareskrim Polri telah turun ke Riau berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/891/VI/2021 tertanggal 15 Juni 2021 dan Surat Tugas Nomor: SP. Gas/892/VI/2021/Dittipidum tertanggal 15 Juni 2021.

Sugeng kemudian mengimbau institusi Polri mengawal kebijakan Presiden Jokowi membasmi mafia tanah dari bumi Indonesia. “Sehingga Polri harus memproses dan membela rakyat dari tangan-tangan kejam mafia tanah. Sebab, perampasan yang dilakukan oleh PT Langgam Harmuni itu, jelas menyengsarakan ekonomi masyarakat petani. Pendapatan mereka seolah ‘tertimpa tangga’, sudah terkena dampak Covid-19, tidak menerima pendapatan yang layak untuk menghidupi keluarganya pula,” tandas Sugeng. (*)

BERITA REKOMENDASI