Irjen Kemdikbud: Pencegahan Korupsi Mewujudkan Program Prioritas

JAKARTA, KRJOGJA.com – Guna mengoptimalkan terlaksananya program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), para pemangku kebijakan di lingkungan Kemendikbud harus berupaya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. 

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin  di Jakarta,  saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Jakarta, pada Senin malam (29/07/2019) menjelaskan pencegahan korupsi merupakan hal yang sangat krusial dan harus mendapatkan perhatian dari semua pegawai dan pejabat di lingkungan Kemendikbud. 

"Pencegahan ini menjadi penting dan upaya-upaya pencegahan itu menjadi krusial agar tidak terjadi lagi di kemudian hari, sehingga target-target yang sudah kita canangkan bisa kita laksanakan dengan baik,” demikian disampaikan Muchlis Rantoni Luddin .

Di lingkungan Kemendikbud, Muchlis menyampaikan ada beberapa program prioritas yang rawan terjadinya praktik korupsi, di antaranya Program Pendidikan Dasar dan Menengah dengan anggaran Rp18,24 triliun; Program Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran Rp1,18 triliun; Program Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp10,38 triliun. Selanjutnya, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis sebesar Rp1,80 triliun; Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebesar Rp1,81 triliun; Program Pelestarian Budaya sebesar Rp1,79 triliun; Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur sebesar Rp188,52 milyar, dan Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra sebesar Rp581,98 miliar.

“Program-program ini harus kita sukseskan, targetnya harus tercapai, sasaranya juga harus tercapai, program-program kegiatannya harus berjalan dan diusahakan dalam melaksanakannya tidak melanggar aturan,”ungkap Irjen Kemdikbud.

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan para aktivis anti korupsi, Muchlis menjelaskan, beberapa area di sektor bidang pendidikan yang sering menjadi sasaran tindak pidana korupsi, antara lain, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan infrastuktur sekolah, pengadaan buku, dana bantuan Pemerintah, gaji guru, dana beasiswa, dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. 

“Ini kira-kira objek yang menonjol di sektor pendidikan. Oleh sebab itu, kita betul-betul harus waspada. Bagi bapak dan ibu yang punya program yang berkaitan dengan ini maka mohon ini agak dipelototi, agak betul-betul serius, supaya jangan sampai ada peluang yang menyebabkan bermasalah di kemudian hari,” ujar Guru Besar Universitas Negeri Jakarta ini. 

Jika dilihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK), lanjut Muchlis, IPK Indonesia pada tahun 2018 mencapai nilai 38 dari skala 0 -100. Dengan nilai ini, Indonesia berada pada urutan 89 dari 180 negara. “Jadi dengan nilai indeks ini, di negara kita masih banyak korupsinya,” katanya.

Karena itu, untuk mengoptimalkan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kemendikbud, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi, diikuti 180 peserta, terdiri dari pejabat satuan kerja pusat yang menangani pencegahan korupsi di satuan kerjanya masing-masing. (Ati)

BERITA REKOMENDASI