ITF Dukung Pemerintah Soal Pembebasan Sandera

JAKARTA (KRjogja.com) – Pemerintah Indonesia harus terus mengoptimalkan saluran diplomasi dan menekan Pemerintah Filipina untuk membebaskan 11 WNI yang disandera kelompok teroris di Filipina Selatan secara tuntas dengan skema antarpemerintah dan harus dilakukan secara hati-hati sesuai kebijakan Presiden Duterte yang kini memimpin pemerintah Filipina.

“Jangan sampai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berseberangan dengan kebijakan Pemerintah Filipina yang baru sehingga kontra produktif terhadap upaya pembebasan sandera,” tegas Hanafi Rustandi, Ketua Federasi Pekerja Transpor Internasional Asia Pasifik atau International Transport workers’ Federation (ITF) Asia Pasific di Jakarta, Senin (15/8/2016).

Ia menegaskan hal itu terkait belum dibebaskannya 10 ABK (Anak Buah Kapal) WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Flipina Selatan. Sedang satu WNI lagi, Nakhoda kapal ikan berbendera Malaysia, diculik kelompok bersenjata di perairan Sabah, Malaysia, hingga sekarang belum diketahui nasibnya.

ITF mengamati, penculikan dan penyanderaan itu terjadi dalam tiga kasus secara terpisah. Pertama, 7 WNI ABK Kapal Tunda Charles 001, milik PT Perusahaan Pelayaran Rusianto Bersaudara, diculik oleh kelompok bersenjata yang mengklaim sebagai faksi Abu Sayyaf Group (ASG) pada 21 Juni 2016 di perairan Sulu, seusai mengantarkan batubara ke Distrik Villanueva, Propinsi Misamis Oriental, Filipina

Menurut Hanafi, apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, yakni tidak melakukan negosiasi apapun dengan pihak penyandera dalam upaya pembebasan sandera adalah langkah yang benar dan harus didukung semua lapisan masyarakat. Negosiasi bisa saja dilakukan pihak perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap para pelaut yang dipekerjakannya. (Ful)

BERITA REKOMENDASI