Jalani Sidang Perdana, 20 Advokat Dampingi Setnov

JAKARTA, KRJOGJA.com – Sidang perdana perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan tersangka Setya Novanto (Setnov) dijadwalkan, Rabu (13/12/2017). Sidang ini  berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Wakil KPK Saut Situmorang menyerahkan segala teknis persidangan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini kepada pihak Pengadilan Tipikor. Pihaknya berharap jalannya persidangan dapat direkam dan disiarkan untuk masyarakat.

"Pihak Pengadilan Tipikor yang punya otoritas. Kami yang menyerahkan berkas perkara. Kalau saya bisa kasih pendapat, karena ini serba era transparansi, good corporate government, itu kan transparansi dan lagi nggak ada yang tertutupi lagi kan. Semua terbuka," kata Saut di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Sebelumnya Humas PN Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Ibnu Basuki Wibowo mengungkapkan, sidang perdana kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP ini digelar terbuka untuk umum. Namun, jalannya persidangan tidak ditayangkan di televisi secara langsung. "Sidang terbuka untuk umum cuma tidak live (siaran langsung)," kata Ibnu.

Penasihat Hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail menyatakan, kliennya bakal didampingi sedikitnya 20 advokat untuk melakukan pembelaan terhadap Setnov di persidangan. Bahkan kata Maqdir, jumlah penasihat hukum untuk Setnov bisa lebih dari 20 orang.  

Novanto akan menghadapi sidang perdana di PN Tipikor hari ini atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Kasus tersebut diindikasikan merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun. Novanto ditetapkan tersangka untuk kedua kalinya, 10 November lalu setelah penetapan tersangka pertama dianulir melalui putusan praperadilan 29 September.

Penetapan tersangka kedua tersebut didasarkan pada surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan 31 Oktober. Dalam penetapan tersangka ini, Novanto disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1.

Dalam proyek tersebut, ia bersama Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardja, pengusaha Andi Narogong dan dua pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, diduga bertujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi atau orang lain, menyalahgunakan jabatan atau kewenangan dan kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.  

Meskipun digelar terbuka dan untuk umum, namun tetap ada pembatasan jumlah yang bisa masuk ke dalam ruang persidangan. Mengingat kapasitas ruang Koesoema Atmadja 1 sangat terbatas. Bahkan, pihak PN Jakarta juga mengeluarkan larangan menayangkan persidangan secara langsung berdasarkan keputusan Majelis Hakim dan mengacu kepada putusan Ketua PN Jakarta Pusat No W10.VI/KP.01.1.1705XI.2016.01 tentang pelarangan peliputan atau penayanangan langsung persidangan yang diterbitkan 4 November 2016. Untuk persidangan ini, Pengadilan Tipikor Jakarta telah menetapkan majelis hakim yang diketuai Dr Yanto yang merupakan Ketua PN Jakarta Pusat. Sementara anggota majelis hakim yakni hakim anggota 1 Hakim Frangki Tambuwun, anggota 2 hakim Emilia Djajasubagja, hakim ad-hoc ada Hakim Anwar dan hakim Ansyori Syaifudin. Kemudian untuk panitera pengganti ada Roma Siallagan, Martin dan Yuris.

Sementara itu, sidang praperadilan yang diajukan Setnov terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, mendengarkan kesaksian ahli hukum pidana Komariah Emong Sapardjaja. Dalam kesaksiannya ia menyebutkan, KPK diperbolehkan menetapkan tersangka di awal penyidikan.

"Jadi, dalam hal ini KPK sudah sesuai UU dan berjalan pada track-nya," katanya.

"Artinya, UU sudah menjawab sendiri, tidak perlu ada izin dari Presiden. Mohon hal ini untuk tidak dipersoalkan lagi," jelas saksi ahli hukum pidana Komariah Emong Sapardjaja, saat memberikan pendapat hukumnya dalam sidang praperadilan. Ini karena tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus.

Selain itu, Komariah juga menjelaskan tentang kapan waktu gugurnya praperadilan ketika perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan tingkat pertama. Dia mengakui banyak tafsir dan pendapat hukum mengenai persoalan tersebut. "Silakan hakim untuk membuat yurisprudensi baru," kata Guru Besar emeritus Universitas Padjajaran (Unpad) itu. Seperti diketahui, persoalan perlu tidaknya izin Presiden itu sempat menjadi alasan Novanto untuk tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Saat itu, Novanto masih berstatus saksi terkait kasus korupsi proyek e-KTP.(Ful)

BERITA REKOMENDASI