Jateng Raih Angka Tertinggi Soal Penilaian Integritas

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Hasilnya, pemerintah Provinsi Jateng meraih SPI 2018 tertinggi dengan nilai 78,26.  

"Capaian SPI ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi secara keseluruhan, lalu bisa kita integrasikan dengan capaian monitoring center for prevention. Apakah sinkron atau tidak? Kalau ternyata nilai MCP-nya tinggi, tetapi nilai SPI-nya rendah, bisa jadi administratifnya saja yang baik, tetapi pelaksanaannya belum baik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat acara sosialisasi hasil SPI di Gedung KPK Jakarta, Selasa (1/9/2019). 

Sebelumnya diungkapkan, pada 2018 survei dilaksanakan terhadap 26 K/L/PD dengan target sampel pada setiap K/L/PD sebanyak 130 responden terdiri 60 responden internal yang merupakan pegawai K/L/PD, 60 responden eksternal yaitu para pengguna layanan dan 10 responden ekspert adalah narasumber ahli. Mengenai ke-26 K/L/PD tersebut terdiri atas enam K/L. 

Adapun 26 K/L/PD adalah  Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung dan Kepolisian RI. Sedangkan 20 Pemprov, yaitu Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. 

Untuk nilai indeks integritas Kepolisian RI tidak dapat ditampilkan karena kecukupan sampel internal tidak terpenuhi. Demikian juga dengan Pemprov Sulawesi Tengah karena kecukupan sampel eksternal tidak terpenuhi. 

Berikut nilai indeks integritas pemerintah daerah pada 2018,  Jateng 78,26,  Jatim 74,96,  Sumatera Barat 74,63, Gorontalo 73,85, Kepulauan Riau 73,34, NTB 73,13, Jabar 72,97, Kalimantan Selatan 68,76, DKI Jakarta 68,45, NTT 67,65, Kalimantan Timur 67,55, Bengkulu 66,47, Sumatera Utara 66,13, Kalimantan Tengah 66, Banten 65,88, Aceh 64,24, Jambi 63,87, Sulawesi Selatan 63,85 dan Riau 62,33. 

Sementara nilai indeks integritas kementerian/lembaga (K/L) pada 2018 adalah Kementerian Kesehatan 74,75,  Kemen Keuangan 70,2,  Kemenhub 66,99, Badan Pertanahan Nasional (BPN) 64,67 dan Mahkamah Agung 61,11.  

Alexander mengatakan, hasil survei ini agar ditindaklanjuti oleh semua peserta dengan membuat sistem atau program pencegahan korupsi di instansinya masing-masing. 

Ia menyebutkan, aspek yang dinilai dalam SPI antara lain budaya organisasi, seperti kejadian suap/gratifikasi/keberadaan calo, sistem antikorupsi seperti sosialisasi antikorupsi/pengaduan pelaku korupsi, pengelolaan SDM seperti nepotisme penerimaan pegawai/promosi jabatan, pengelolaan anggaran seperti penyelewengan anggaran/perjalanan dinas fiktif/honor fiktif. 
Tujuan SPU ini untuk memetakan isu integritas dan area rentan korupsi serta untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi.

"Kesadaran ini diharapkan mendorong inisiatif peserta untuk melakukan perbaikan sistem pencegahan korupsi," tutur Alexander. Mengenai pelaksanaan survei diselenggarakan dalam kurun waktu 12 bulan, yakni Juli 2017 sampai Juli 2018.

Terkait survei ini, KPK mengungkapkan, terdapat pegawai yang dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat karena melaporkan adanya praktik korupsi di unit kerjanya. Dari survei tersebut, dua dari 10 pegawai mengatakan, "kalau saya lapor nanti malah dikucilkan, kalau ketahuan identitasnya akan dikenai sanksi dan lain sebagainya."(Ful)

BERITA REKOMENDASI