Jika Capim Bermasalah Terpilih, Penasihat KPK Ancam Mundur

JAKARTA, KRJOGJA.com – Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari mengancam akan mundur sebagai penasihat KPK periode 2017-2021 bila ada orang yang cacat etik terpilih sebagai pimpinan KPK 2019-2023. Ia akan mundur sebelum pelantikan. 

"Bila orang-orang yang bermasalah terpilih sebagai komisioner KPK, Insya Allah saya mengundurkan diri sebagai penasihat KPK sebelum mereka dilantik," kata Tsani Annafari, di Jakarta, Minggu (25/8/2019) malam. 

Seperti diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) KPK  Jumat (23/8) mengumumkan 20 orang yang lolos seleksi profile assesment. Mereka terdiri akademisi/dosen (3 orang), advokat (1 orang), pegawai BUMN (1 orang), jaksa (3 orang), pensiunan jaksa (1 orang), hakim (1 orang), anggota Polri (4 orang), auditor (1 orang), komisioner/pegawai KPK (2 orang), PNS (2 orang), dan penasihat menteri (1 orang).

"Bagi saya, tidak mungkin bisa menasihati orang yang sudah saya nyatakan cacat secara etik dalam tugas KPK. Suara internal KPK penting didengar karena mereka ini yang merasakan langsung dampak kehadiran para pimpinan ini dalam pelaksanaan tugasnya, karena mereka akan menentukan keputusan etik," ujar Tsani Annafari.

Pimpinan yang sangat permisif dinilainyai akan malah memiliki masalah secara etik. "Ingat, pimpinan yang tidak patuh LHKPN tidak mungkin bisa bicara fasih tentang LHKPN, karena mereka sendiri tidak melakukannya dengan baik," katanya.

Padahal mengingatkan penyelenggara negara untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu adalah bagian dari tugas pimpinan KPK ke petinggi lembaga lain. Ia  pun meminta presiden serius memperhatikan hal tersebut.

Pihaknya, mengaku pernah memeriksa langsung bukti-bukti pelanggaran etik para calon bermasalah tersebut. "Saya sebagai orang yang pernah memeriksa langsung bukti-bukti pelanggaran etik tersebut bersama internal KPK menyaksikan dan meyakini bukti-bukti tersebut nyata. KPK dalam potensi masalah besar karena ada calon-calon bermasalah yang masih diloloskan meskipun telah dinyatakan bermasalah secara etik," ujar Tsani.

Namun Tsani tidak mengungkapkan dengan jelas siapa calon-calon yang dinilainya bermasalah secara etik saat bekerja di KPK tersebut. Sebanyak 20 orang lolos ke tes kesehatan pada 26 Agustus dan dilanjutkan uji publik 27-29 Agustus. 

KPK telah menyampaikan data rekam jejak para capim kepada pansel. Data rekam jejak itu diolah berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Kemudian telah dicek ke lapangan oleh tim KPK didukung dengan data penanganan perkara di KPK, hingga pelaporan LHKPN dan gratifikasi.

Sebanyak 20 nama yang lolos hasil tes profile assessment tersebut, menurut KPK, terdapat sejumlah calon yang teridentifikasi memiliki catatan seperti tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, diduga menerima gratifikasi, diduga melakukan perbuatan lain yang pernah menghambat kerja KPK dan melakukan pelanggaran etik saat bekerja di KPK.

Terkait pelaporan LHKPN, dari 20 orang capim yang lolos ada 18 orang yang pernah melaporkan LHKPN sejak menjadi penyelenggara negara, sedangkan 2 orang bukan pihak yang wajib melaporkan LHKPN karena berprofesi sebagai dosen.

Kepatuhan pelaporan periodik 2018 yang wajib dilaporkan dalam rentang waktu 1 Januari-31 Maret 2019 hanya 9 orang yang lapor tepat waktu. Mereka merupakan pegawai dari unsur KPK, Polri, Kejaksaan, BPK, mantan LPSK, Dekan dan Kementerian Keuangan
Sebanyak 5 orang yang terlambat melaporkan merupakan pegawai dari unsur Polri, Kejaksaan, Sekretariat Kabinet dan tidak pernah melaporkan yakni sebanyak dua orang yang merupakan pegawai dari unsur Polri dan karyawan BUMN.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai 20 nama calon pimpinan (capim) KPK yang lolos pada tahap profile assessment tidak berdampak positif bagi masa depan KPK. Ia sampaikan demikian, karena dari 20 nama capim KPK tersebut, masih ada yang belum menyetorkan LHKPN. "Lolosnya 20 calon yang pada tahapan ini tidak menggambarkan masa depan cerah bagi KPK. Ini karena masih ada calon di antara 20 nama tersebut yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN," tutur Kurnia dalam diskusi koalisi masyarakat sipil di kantor LBH Jakarta, Senin (25/8/2019).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari 20 nama yang lolos hasil tes profile assessment, terdapat sejumlah calon yang bisa dikatakan punya rekam jejak cukup baik. Namun begitu, masih ada juga nama-nama yang teridentifikasi memiliki catatan. Untuk itu, KPK segera membahas terkait penelusuran rekam jejak 20 nama capim yang lolos seleksi. 

Dari sisi LHKPN, ada 18 orang capim pernah melapor sejak menjadi penyelenggara negara. Sedangkan dua orang sisanya bukan pihak yang wajib melaporkan LHKPN karena berprofesi sebagai dosen.(Ful/Obi)

KPK

BERITA REKOMENDASI