Jika Negara Memanggil, Prabowo Siap

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Hingga menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden, belum jelas ke mana Partai Gerindra akan berlabuh. Ketua Umum Gerindra  Prabowo Subianto menunggu sikap Presiden Joko Widodo apakah akan mengajak mereka bergabung ke koalisi pemerintah atau tidak. Kalau bangsa dan negara memanggil, Prabowo selalu siap.

"Kami persilakan apabila Pak Jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan membutuhkan dan bersesuaian dengan konsep Gerindra, dengan kesanggupannya, kami akan bekerja," kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (14/10) kepada wartawan di Padepokan Garudayaksa Partai Gerindra, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Dikatakan mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu bahwa Prabowo adalah seorang patriot yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. "Bila negara memanggil tidak ada alasan," kata Dahnil menirukan istilah yang disebut Prabowo. Pada acara internal Partai Gerindra di Hambalang hari ini, Prabowo menyampaikan pidato di hadapan ribuan kader, dan menyebutkan tiga sikap.

Pertama, kata Dahnil, Prabowo sudah menyerahkan konsepsi berjudul big push

atau dorongan besar untuk ekonomi Indonesia terkait ketahanan pangan, energi, dan pertahanan-keamanan. Kedua, Prabowo mempersilakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan konsep tersebut, dengan atau tanpa melibatkan Prabowo dan Gerindra.

Ketiga, Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersilaturahim dan berkomunikasi untuk musyawarah mufakat. Konsep ini, kata Dahnil, telah diserahkan sebulan sebelum Prabowo bertemu Jokowi pada Jumat 11 Oktober 2019 di Istana Kepresidenan. "Apakah kemudian hanya gunakan konsepsi itu tapi tidak menggunakan kader Gerindra atau kedua-duanya terserah," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang Presiden PKS Sohibul Iman untuk bertemu. "Saya tahu dan saya diberitahu bahwa ada keinginan untuk pertemuan dengan Presiden PKS, dan Presiden PKS sudah memberikan jawabannya," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Hidayat mengatakan, Presiden PKS tidak menolak undangan itu. Namun, masih memikirkan waktu yang tepat untuk bertemu. Kemungkinan, kata mantan Presiden DPP PKS itu, pertemuan baru terjadi setelah pelantikan. "Ya setelah kemudian tidak ada kegaduhan terkait masalah minta jabatan menteri, koalisi, dan lain sebagainya," katanya.

Jika pertemuan dilakukan menjelang pelantikan, ia khawatir ada kesan bahwa partainya disebut meminta jatah menteri maupun berencana gabung koalisi. PKS, kata Hidayat, sudah mantap untuk menjadi oposisi pemerintah atau berada di luar kabinet. Karena itu, pertemuan Jokowi dan Presiden PKS diharapkan nantinya tidak menimbulkan salah paham.

"Kami, saya PKS, yang kemarin bukan koalisi Pak Jokowi kami berada di luar kabinet untuk menyelematkan dan meningkatkan kualitas berdemokrasi," ujarnya. Menjelang pelantikan presiden, Jokowi kerap didatangi sejumlah ketua umum partai di luar koalisinya. Misalnya, pada Kamis pekan lalu, Jokowi menerima kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Terkait komposisi kabinet, Presiden Jokowi sedikit berikan bocoran. Kabinet baru akan diduduki wajah lama ditambah dengan beberapa wajah baru.

"Ya adalah, (menteri) yang lama ada, (menteri) yang baru banyak," kata  Presiden.

Meski demikian, belum ada pengumuman resmi terkait susunan menteri pada kabinet baru. Berdasarkan rencana, pengumuman tersebut dilakukan secepatnya setelah pelantikan presiden.(Ria/Edi/Sim/Ati)

 

BERITA REKOMENDASI