Jokowi Bisa Tolak Hasil Hak Angket

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Staf Khusus Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak khawatir sikap pemerintah yang tidak akan intervensi Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi bisa memunculkan citra yang negatif di publik. Menurut dia, Jokowi justru sedang memberikan gambaran bila semua hal perlu dilakukan secara konstitusional.

Dia mengatakan, pembentukan Hak Angket KPK di parlemen merupakan domain legislatif. Sementara Jokowi menjadi bagian dari eksekutif. Dengan demikian, bila ada aspirasi menginginkan Jokowi menghentikan hak angket, hal itu tidak bisa dipenuhi. "Dari sisi tata negara tidak bisa menghentikan hak angket karena itu haknya DPR, domain DPR," katanya.

Namun demikian, Jokowi dikatakannya bisa memiliki peran ketika hak angket telah mengeluarkan hasilnya. Bila hasil hak angket ternyata memerlukan sikap eksekutif, maka Jokowi akan menentukan sikap.

Dalam hal ini, Johan mencontohkan isu yang diwacanakan di parlemen agar KPK dibubarkan. Bila hasil hak angket ternyata memang membubarkan KPK, Jokowi dikatakannya akan menolak hasil tersebut. (*)

BERITA REKOMENDASI