Jokowi Pertimbangkan Usulan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Presiden Joko Widodo mengaku bakal memperhitungkan masukan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menaikan iuran demi mempersempit defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2018.

"Semuanya masih dikalkulasi. Semua harus dihitung," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan menyikapi pandangan IDI penyesuaian iuran terutama kepada peserta non-Penerima Bantuan Iuran (non-PBI) merupakan solusi jangka panjang defisit BPJS Kesehatan yang mencapai Rp16,5 triliun.

Peserta non-PBI, menurut IDI, selama ini dikenakan premi yang sama dengan peserta yang kurang mampu. Jokowi menyambut baik masukan IDI. Namun, ia menegaskan semuanya perlu dihitung matang-matang terlebih dahulu.

Sebelumnya, IDI berpendapat penanganan defisit melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan solusi jangka pendek. Kesiapan Kementerian Keuangan menalangi defisit sekitar Rp4,99 triliun juga dinilai hanya sebagai solusi sementara. (*)

BERITA REKOMENDASI