Jokowi: Tak Ada Toleransi Demo Anarkis!

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA (KRjogja.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tak ada toleransi bagi pelaku aksi demo yang anarkis. Aksi demo apapun termasuk kemungkinan isu akan adanya aksi besar 4 November 2016.

 

Hal tersebut dikatakan kepada para pemimpin redaksi (Pemred) media massa, di Istana Merdeka Jakarta, Senin malam (31/10). Dalam pertemuan, Presiden selain mengundang Pemred media nasional, juga media di daerah, termasuk SKH Kedaulatan Rakyat.

Menurut Jokowi, demo menyampaikan pendapat itu boleh, di alam kebebasan berpendapat seperti saat ini. Tapi tentu ada aturan dan batasannya. Pihaknya  sudah berkoordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI dan BIN serta aparat terkait lainnya terkait adanya aksi demo tersebut. "Tidak masalah" kata Presiden. Sebab ia yakin bangsa kita punya etika yang baik. Diakui bahwa soal isu yang berkemang mengenai akti tersebut, media sosial sangat gencar. Ia menyayangkan berhembusnya isu SARA di medsos.

Meski demikian, Tapi presiden tetap optimis bangsa Indonesia punya etika tinggi. Diakui bangsa ini masih perlu membangun etika.  "Kita punya cita-cita untuk bernegara yang baik, sehingga tahu menjaga," ujarnya..

Dalam perbincangan tersebut, juga ditekankan tentang bagaimana melawan praktik korupsi yang melanda para penyelenggara negara. Salah satu penyebab terjadinya korupsi di kalangan pejabat, karena sejak awal tak tahu untuk apa menjadi pejahat, baik menjadi bupati, gubernur atau bahkan mau apa jadi anggota DPR. Karena belum tahu tugas utamanya, sehingga masih terdasi korupsi. " Kita dalam proses membangun etika atau karakter" katanya.

Dalam kesempatan dialog dengan para Pemred tersebut Presiden juga menyinggung tuntutan DPR agar dalam periode tertentu bisa menyelesaikan puluhan UU. Soal produk UU ini, sebetulnnya bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. "Hasilnya akan percuma. Sebab jika pendekatannya hanya proyek maka akan sia sia. Yang ada hanya korupsi" tuturnya.

Situasi semacam ini juga terjadi bidang hukum. Jika pendekatannya proyek, ya sia-sia. Presiden mengatakan perlu dikaji apakah produk hukum  terlalu keras atau tidak. "Saya tak tahu apakah salah rekruitmen atau pelaksananya" katanya.

Karena itu bangsa ini harus membangun kultur, baik di bidang hukum, ekonomi, politik atau penyelenggara negara. "Ini pekerjaaan besar kita. Dan itu tidak mudah" tambah Presiden.

Dalam forum itu Presiden juga menegaskan lagi rencana membuat harga BBM di di Indonesia, di setiap daerah termasuk Papua.
Selama ini, jika  harga premium naik Rp 500, akan ada demo selama 3 bulan. Sementara harga BBM di Papua tinggi tak ada yang demo. "Di Jawa kita sudah menikmati subsidi triliuan rupiah tak pernah berpikir ke sana" katanya.

Karena itu Presiden selalu meminta masukan dan kritikan para pemimpin redaksi, termasuk tax amnesty yang diributkan. Banyak kalangan yang semula sinis dan meremehkan tapi akhirnya setuju. Dan ternyata program ini berhasil  dan baik bagi negara. (*)

 

BERITA REKOMENDASI