Jokowi Tandatangani Perpres Satu Data

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan itu diterbitkan setelah mendapat tanda tangan Kepala Negara pada 12 Juni 2019 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 17 Juni lalu.

Jokowi mengeluarkan peraturan tersebut agar pemerintah bisa melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.

"Untuk itu pemerintah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai satu data Indonesia," ucapnya dalam keterangan tertulis dari Kementerian Sekretaris Kabinet, Kamis (27/06/2019).

Berdasarkan penjelasan dalam Perpres tersebut, satu data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah antar instansi pusat dan daerah. Nantinya, data-data yang terkumpul dari berbagai sumber harus memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi, dan data induk.

Dari sisi standar data, masing-masing sumber data, misalnya kementerian/lembaga, harus membuat data sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat. Sementara secara metadata, data harus mengikuti struktur dan format baku.

Dari sisi interoperabilitas, data harus konsisten secara bentuk, sesuai struktur, skema, dan komposisi penyajian, dan semantik atau sesuai artikulasi keterbacaan. Lalu, data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Terakhir, soal kode referensi dan data induk merujuk pada ketentuan yang sudah berlaku di instansi pusat yang menjadi walidata. (*)

BERITA REKOMENDASI