JP Perlindungan Dasar Bagi Pekerja

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Jaminan pensiun (JP) merupakan perlindungan dasar bagi pekerja yang tentunya dapat ditingkatkan manfaatnya dengan kolaborasi antara JP dengan program pensiun dari pemberi kerja dan atau program pensiun individu agar di masa tua kelak tetap dapat menikmati manfaat atau penghasilan yang cukup. 

"Untuk itu kolaborasi antara program JP dengan program pensiun dari pemberi kerja atau individu sangat dimungkinkan yaitu dengan skema top up. Artinya perlindungan dasar dari BPJS Ketenagakerjaan berupa JP harus terpenuhi dulu, baru kemudian dikolaborasi dengan dana jaminan pensiun lainnya," kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam seminar Pensiun Nasional di Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Ia lebih jauh menekankan bahwa program JP ini wajib dilaksanakan, termasuk bagi lembaga negara dalam hal ini BUMN. Diakui Agus, dalam perkembangannya saat ini sudah ada karyawan BUMN yang diikutkan. Meski demikian koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan kementerian terkait terus dilakukan.

"Koordinasi ini sangat penting agar BUMN yang belum mandaftarkan jaminan pensiun segera melaksanakannya," kata Agus saat menjawab pertanyaan peserta seminar. Ia menambahkan, meski JP itu wajib diikuti, namun BPJS Ketenagakerjaan tidak diberi perangkat hukum yang kuat. Meski demikian, bagi perusahaan yang tak melaksanakan program JP akan diberi sanksi dari peringatan sampai pencabutan ijin.

Pada kesempatan ini Agus menyebutkan tentang tren kepesertaan JP yang mengalami peningkatan secara signifikan belum dapat dijadikan indikator keberhasilan penerapan Jaminan Pensiun di Indonesia. Pasalnya, masih terdapat disharmonisasi regulasi, kurang optimalnya penegakan regulasi dan yang paling utama, minimnya kesadaran pekerja dan pemberi kerja dalam menerapkan JP.

Selain itu, jelasnya, iurannya yang sangat rendah dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan program JP di Indonesia. Berkaca pada negara-negara di Eropa yang menganut sistem pensiun Manfaat Pasti, iuran Jaminan Pensiun di Indonesia jauh lebih rendah. "Saat ini besaran iuran hanya 3 persen dari upah yang dilaporkan, sementara di Eropa, Spanyol misalnya, mencapai 28.3 persen yang juga merupakan kontribusi dari pekerja dan pemberi kerja," tandas Agus. (Ful)

BERITA REKOMENDASI