JPU Minta Pleidoi Ratna Sarumpaet Ditolak

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pleidoi atau pembelaan terdakwa kasus dugaan penyebaran hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet dan kuasa hukumnya. Jaksa menilai pleidoi yang disampaikan Ratna dan kuasa hukumnya tak berdasar. Pleidoi disampaikan Ratna dan kuasa hukum atas tuntutan Jaksa yang menuntut pidana enam tahun penjara.

"Jelas sekali bahwa apa yang didalilkan oleh Penasihat hukum terdakwa dalam pleidoi atau nota pembelaannya adalah tidak berdasar sehingga harus ditolak," ujar Jaksa Reza Murdani.

Jaksa membeberkan enam poin bantahan terhadap keberatan-keberatan Ratna dalam pleidoinya. Pertama soal dakwaan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana yang dipermasalahkan kubu Ratna. Jaksa menilai pasal dimaksud bersifat materiil dan tepat didakwakan kepada Ratna.

Alasannya penyiaran yang dimaksud pada pasal tersebut memiliki makna memberitahu. Maka itu, perbuatan Ratna disebut telah terbukti dan meyakinkan masuk dalam pasal 14 ayat (1).

Selanjutnya berkaitan dengan penyidik yang dihadirkan jaksa sebagai saksi. Menurut kuasa hukum Ratna penyidik tidak memenuhi kriteria sebagai saksi karena tidak melihat, mendengar dan mengetahui peristiwa yang terjadi.

Namun Jaksa mengatakan penyidik yang dihadirkan sebagai saksi telah sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 KUHAP dan Pasal 185 ayat 1 KUHAP. "Tidak ada ketentuan yang mengatur dalam KUHAP yang melarang penyidik diminta keterangan sebagai saksi karena faktanya banyak perkara lain di mana penyidik sebagai saksi misalnya saja dalam perkara narkotika," tuturnya. (*)

BERITA REKOMENDASI