KAHMI Desak Wapres JK Cabut Pembatasan Adzan

JAKARTA.KRJOGJA.com – Larangan pembatasan adzan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JKW-JK) menimbulkan polemik karena Surat Edaran Menteri agama menimbulkan keresahan dikalangan umat islam.

Pembatasan tersebut dinilai mengadopsi kebijakan Yahudi, yaitu PM Benyamin Netayahu tahun 2016 yang membuat aturan tentang pembatasan suara adzan. "Kami heran kok Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden dan juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia justru mencontoh negara Yahudi," ujar Sekjen Majelis Nasional KAHMI, Asrul Kidam, di Jakarta, Minggu (02/09/2018).

Terkait masalah itu, KAHMI mendesak kepada Pemerintahan JKW-Jk segera mencabut aturan pembatasan suara adzan tersebut. "Suara adzan sudah jauh lebih tua daripada usia NKRI," tegas Asrul.

Ketua Bidang Pendidikan dan Advokasi Umat Majelis Nasional KAHMI, Mukhlis Pane menambahkan,  suara adzan merupakan bagian dari pembangunan peradaban Islam di Indonesia. "Sebaiknya sebelum aksi bela adzan muncul alangkah bijaknya jika segera meminta maaf dan mencabut peraturan tersebut," ujarnya. (Imd)

BERITA REKOMENDASI