Kaltim Ibu Kota Baru, Provinsi Lain Dilarang ‘Bermain’

BALIKPAPAN, KRJOGJA.com – Usai ditetapkannya Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi Ibu Kota Negara (IKN), tiga provinsi yakni Sulawesi Tengah (Sulteng), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim) akan bertemu untuk membahas kepentingan bersama guna melakukan sinergitas yang lebih baik dan lebih masif.

Mereka berkomitmen untuk menghindari "saling sikut" kepentingan selama proses pemindahan ibu kota. Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan salah satu yang akan dibahas kerjasama yang lebih baik dan menghindari persaingan dalam pemenuhan kebutuhan daerah terutama kaitan dengan persiapan pembangunan IKN di Kaltim.

Selama ini menurut Longki kebutuhan pokok maupun lainnya seperti batu gunung, Kaltim rata-rata mendatangkan dari Sulawesi, Jawa maupun daerah lainnya.

“Mudah-mudahan Gubernur Kaltim dan saya, Gubernur Sulsel akan mencegah itu, supaya semua merasa terbedayakan, baik dari pengusaha maupun masyarakat, khususnya masyarakat Kaltim,” kata Gubernur Sulteng Longki Djanggola usai membuka Pra-Munas APPSI 2019 di Balikpapan.

“Karena biasa biasanya kalau sudah seperti ini ada peluang yang luar biasa terjadilah persangaian-persaingan yang tidak sehat, biasanya seperti itu, nah ini yang kita akan cegah,” urai dia.

Dia mengungkapkan, selama ini Sulteng selalu menyuplai kebutuhan pokok mulai dari dari bahan pangan yakni sayur-sayuran, buah-buahan, termasuk material untuk bangunan yang dikirim melalui kapal feri, karena jaraknya dekat.

“Apalagi kami punya bahan baku khususnya material sangat dibutuhkan Kaltim batu, kayu, bahan pangan pertanian, buah-buahan, sayur itu dari kami semua pakai feri yang selalu dikirim ke Balikpapan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Longki menuturkan, pertemuan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan akan membahas sejumlah program organisasi maupun persiapan untuk pemilihan pengurus baru.

“Saya kira yang akan kami rapatkan ini dengan dewan pakar. Bahan-bahan untuk munas khususnya karena bulan November yang akan datang, penyusunan program organisasi dan laporan pertanggungjawaban dan Insya Allah akan ada pemilihan pengurus,” ujar Longki selaku Ketua Umum APPSI.

“Tentang otonomi daerah, bagaimana sebenarnya berotonomi daerah itu, banyak sekali , regulasi yang ada itu kadang-kadang tidak sesuai dengan praktek di lapangan, nah itu yang perlu diluruskan,” ucapnya.

 

 

BERITA REKOMENDASI