Kawasan Pesisir Pantai Perlu Ditata Ulang

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah diminta menegakkan regulasi kelola tata ruang pemanfaatan daerah pesisir berbasis kebencanaan, terutama penentuan batas sempadan pantai sesuai Peraturan Presiden No. 51/2016. Hal itu guna mengantisipasi bencana tsunami seperti yang terjadi belakangan ini.

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sedangkan batas sempadan pantai adalah ruang tepian pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.

"Perpres mengamanatkan pemerintah daerah dalam perda tata ruang, di mana penghitungan batas sempadan pantai untuk daerah tertentu yang berpotensi tsunami harus memperhatikan perlindungan terhadap gempa atau tsunami. Jadi tidak semua daerah garis sempadan pantainya sama 100 meter," papar Ketua Bidang Mitigasi Bencana Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Widjo Kongko.

Terkait bencana tsunami yang terjadi di Selat Sunda 22 Desember lalu, dia menilai hal itu peristiwa yang tak lazim karena tak didahului dengan gempa tektonik.

"Ini adalah peristiwa fenomenal, jarang terjadi, dan tak lazim karena tidak didahului gempa tektonik sehingga masyarakat di sekitar pantai tak sadar melakukan evakuasi mandiri," ujar Widjo. (*)

BERITA REKOMENDASI