Kebijakan Pajak Pulsa Menuai Kritikan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Mantan Menteri Rizal Ramli menilai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucher, kartu perdana dan token listrik yang berlaku mulai 1 Februari 2021 merupakan bagian dari dampak utang dengan bunga yang tinggi.

Ia menyebut langkah yang diambil Keuangan Sri Mulyani dengan menarik pajak tersebut tidak ‘kreatif’.

Dalam Pasal 13 ayat 1 beleid yang diteken Sri Mulyani pada 22 Januari 2021 lalu tersebut besaran pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPn 10 persen dengan dasar pengenaan pajak.

Adapun dalam Pasal 13 ayat 2 disebutkan dasar pengenaan pajak adalah harga jual yang besarannya sama dengan nilai pembayaran yang ditagih oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara distribusi. (*)

BERITA REKOMENDASI