Kebijakan Pemerintah Dinilai Matikan Industri Tembakau

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar M Misbakhun menuding pemerintah menghancurkan industri hasil tembakau (IHT). Tuduhan disampaikan merespons strategi pemerintah menurunkan angka perokok anak di Indonesia.

“Kalau hanya berpikir kesehatan saja ya buyar. Apalagi kalau bicara perokok pemula. Yang mau disasar perokok pemula, tapi yang mau dihancurkan industrinya,” katanya.

Ia menilai strategi kebijakan fiskal yang bertujuan menurunkan prevalensi perokok muda justru memberatkan beban industri tembakau. Kalau dilanjutkan, hal ini bisa berdampak pada kesejahteraan petani, pekerja dan pedagang.

Padahal menurutnya, strategi menurunkan prevalensi merokok seharusnya tidak dilakukan dengan pemberatan di sisi fiskal. Menurutnya, mengacu pada penelitian Universitas Brawijaya berjudul ‘Fenomena Merokok Pada Usia Dini, Ibu Hamil dan Prevalensi Stunting’ yang dipublikasi Agustus 2020, ditemukan kenaikan harga rokok tidak efektif menurunkan jumlah perokok usia dini, ibu hamil dan prevalensi stunting.

Ia mengatakan yang justru harus diperbaiki agar prevalensi menurun adalah pendapatan dan pendidikan masyarakat. “Kita perbaiki pendapatan masyarakat, pendidikannya, knowledgenya, lingkungan kita perbaiki. Itu yang penting,” katanya.

Sedangkan strategi yang diwacanakan pemerintah, menurut Misbakhun tak sesuai dengan target yang dicanangkan. Misalnya terkait wacana menyederhanakan dan menaikan cukai hasil tembakau (CHT). Ia menilai langkah ini akan berdampak pada industri tembakau kecil. (*)

BERITA REKOMENDASI