Kelonggaran Pembayaran Cicilan Kredit Berpeluang Diperpanjang

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang memperpanjang restrukturisasi atau penundaan kredit perbankan dan lembaga pembiayaan (multifinance) hingga tahun depan.

Awalnya, kelonggaran kredit diberikan hingga akhir Desember 2020 dengan mengasumsikan dampak pandemi dirasakan setahun. Kenyataannya, covid-19 masih belum berakhir dan pemulihan ekonomi diperkirakan baru bisa berlangsung 2021.

Secara umum, kredit yang bisa diringankan oleh bank diatur dalam Peraturan OJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

Sementara keringanan kredit multifinance diatur dalam POJK nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pada dasarnya dua aturan tersebut mengatur relaksasi kredit mulai dari kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit usaha hingga kredit kendaraan bermotor.

Terkait KPR sendiri, debitur dapat memperoleh keringanan penangguhan pembayaran kredit baik dengan syarat tempat bekerja maupun kegiatan usaha debitur tersebut terdampak pandemi corona.

Hal ini juga diatur dalam POJK 11/2020 di mana penerima fasilitas restrukturisasi kredit adalah debitur yang terdampak pandemi covid-19 langsung dan tak langsung, mulai dari usaha di sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, hingga pertambangan.

“Kalau ini dia terimbas dari covid-19 baik langsung tidak langsung mestinya masuk,” kata Wimboh beberapa waktu lalu.

Sama dengan KPR, kredit usaha atau kredit modal kerja juga hanya ditujukan kepada debitur terdampak covid-19. Namun, perlu dicatat, kredit usaha yang dimaksud berbeda dengan kredit usaha rakyat (KUR) yang mendapat keringanan dan disalurkan langsung oleh pemerintah. (*)

BERITA REKOMENDASI