Kemendagri Keluhkan Kepala Daerah Tak Tindaklanjuti Sanksi ASN

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Simanjuntak mengeluhkan banyak kepala daerah yang mengabaikan rekomendasi pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini terkait laporan dugaan pelanggaran aturan terkait netralitas ASN jelang pilkada.

Lebih lanjut, Tumpak menilai alasan banyak rekomendasi sanksi bagi ASN diabaikan oleh kepala daerah tak lain disebabkan kerancuan dua aturan hukum yang mengatur sanksi bagi kepala daerah dan ASN. “Kami sehari-hari banyak terima aduan bahwa rekomendasi sanksi [bagi] ASN banyak yang tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah,” kata Tumpak.

Kedua aturan itu, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Yang di sana-sini aturan ini banyak diduplikasi, sehingga membuat penjatuhan sanksi ke kepala daerah apabila ada kasus soal pelanggaran netralitas jadi agak rancu,” kata dia.

Melihat hal itu, Kemendagri acap kali menggunakan aturan UU 23 Tahun 2014 sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada ASN. Ia menegaskan aturan tersebut sudah mengatur tegas konteks penjatuhan sanksi administratif dan pemberhentian bagi ASN. “Sementara UU 5 Tahun 2014 juga saat ini sedang diinisiasi oleh DPR untuk direvisi,” kata Tumpak. (*)

BERITA REKOMENDASI