Kemendes Dukung Desa Dengan Bumdes Sektor Wisata

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Desa yang memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui BUMDes harus di dukung. Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo,saat menjadi keynote speaker pada kegiatan pasar rakyat di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (31/8/2019) .

Pemerintah membantu usaha  sektor pariwisata demgan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Produk Unggulan Desa (Prukades). "BUMDes yang bergerak di pariwisata banyak yang telah menghasilkan penghasilan lebih besar dari dana desa. Bahkan ada yang pajaknya saja lebih besar dari dana desa yang didapat," ujarnya .

Desa wisata dapat dikembangkan menggunakan anggaran dana desa. Pasalnya, salah satu fokus penggunaan dana desa ke depan adalah untuk pengembangan ekonomi.

Oleh karena itu diharapkan desa wisata dapat menarik perhatian banyak turis sehingga aktifitas ekonomi perdesaan meningkat.

"Desa wisata yang dibangun nanti akan mengundang banyak turis yang datang. Turis yang datang ini kan butuh minum, butuh makanan, souvenir. Dengan begitu produk-produk lokal dan UKM akan terbantu pemasarannya," ujarnya.

Terkait Pasar Rakyat yang digelar tersebut menurutnya, adalah upaya Kementerian Keuangan untuk membantu pengembangan UKM dan usaha mikro. Melalui program UMi (Pembiayaan Ultra Mikro), lanjutnya, UKM dan usaha mikro akan terbantu terkait permodalan.

"Pasar rakyat ini didesain untuk membantu UKM atau usaha mikro dari masyarakat melalui program UMI dan program-program dari kementerian/lembaga lainnya. Harapannya desa wista yang dikembangkan dapat menyerap UKM dan produk-produk lokal," ujarnya.

Eko mengatakan, pengembangan ekonomi perdesaan adalah upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Dalam dua tahun terakhir menurutnya, pengurangan kemiskinan di desa dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan pengurangan kemiskinan di kota.

"Pendapatan per kapita di desa naik dari Rp572 ribu per kapita (tahun 2014) menjadi Rp804 ribu per kapita (tahun 2018)," ujarnya.

Sedangkan Menteri Sosial,Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan  Kementerian Sosial berkomitmen meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) salah satunya melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan yang mengucurkan pendanaan usaha melalui Program Ultra Mikro (UMi).

Hal ini disampaikan kepada Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita saat menyampaikan pidatonya pada acara Pasar Rakyat "Menuju Indonesia Maju Melalui Penguatan Daya Saing Usaha" yang berlangsung di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/8 2019) malam.

"Upaya mendorong kemandirian KPM PKH merupakan tanggung jawab bersama. Melalui program UMi, nantinya KPM PKH didata agar dapat mengembangkan usaha. Upaya ini diharapkan akan mempercepat proses kemandirian KPM menuju grauasi sejahtera mandiri," katanya.

"Pembiayaan wirausaha KPM PKH saat ini telah mendapat bantuan UMi. Sehingga dengan demikian akses terhadap permodalan bagi KPM PKH yang tengah merintis usaha akan semakin terbuka," tambahnya.

Saat ini, lanjut Mensos, jumlah KPM PKH sebanyak 10 juta. Dari jumlah tersebut, Kemensos telah mengantongi data KPM PKH yang memili usaha rumahan. Data tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan seleksi sebelum mendapat pendanaan UMI. Jumlah bantuan untuk setiap KPM maksimal adalah Rp10 juta.(ati)

 

 

BERITA REKOMENDASI