Kemendes PDTT Evaluasi Penyerapan Desa

PALU, KRJOGJA.com  – Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Taufik Madjid mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi terkait output dan outcome dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi dari sisi kelembagaan yang bersentuhan dengan dana desa.

"Ini harus menjadi ikhtiar kita bersama, karena 0,48 kasus penyelewengan dana desa yang demikian kecil dari 74.910 desa yang di-blow up oleh media, saya katakan nila setitik rusak susu sebelanga. Kasus di Pamekasan dengan OTT di sana, kasus di Sampang Madura, sumatera Utara dan seterusnya, seakan-akan menutup keberhasilan program dana desa," ujar Taufik pada Gala Dinner dalam rangka Gelar Teknologi Tepat Guna di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (27/9).

Taufik memaparkan, Tahun 2015 pemerintah untuk pertama kalinya mengucurkan dana langsung ke desa sebesar Rp20,7 Triliun. Belum sempat mengukur output dan outcome bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menaikkan dana tersebut menjadi Rp46,9 Triliun di Tahun 2016, dan kembali meningkat menjadi Rp60 Triliun di Tahun 2017. Menurutnya, dua tahun saja berjalannya program tersebut telah menghasilkan pembangunan yang sangat spektakuler.

"Dengan produknya yang luar biasa kami mengusulkan supaya ada rekor muri untuk mencatat misalnya, dari 14 item penggunaan dana desa salah satu yang spektakuler adalah pembangunan jalan di desa. Yang diakumulasi pembangunan jalan desa saja, dari 2015 ke 2016 setelah diakumulasi mampu membangun mencapai 89.000 kilometer jalan di desa. Sangat spektakuler. Begitu juga dengan jembatan di desa, tambatan perahu, turap penahan longsor, Polindes, Posyandu, dan sebagainya," ungkapnya.

Namun demikian Taufik mengakui adanya kekhawatiran bagi desa yang nantinya menjadi ketergantungan. Ia tak ingin dana desa justru berdampak pada penurunan semangat desa dalam mengingkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

"Kami khawatir ada ketergantungan yang tinggi terhadap dana desa. Suatu saat misalnya ketika tidak ada dana desa ada opini bahwa desa tanpa dana desa, desa tidak bisa membangun. Nah ini mudah-mudahan kita tidak salah," ujarnya. (*)

BERITA REKOMENDASI