Kemendikbud Tarik Buku Ajar Sebut NU ‘Organisasi Radikal’

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah (Kemendikbud-red) akan menarik buku ajar SD yang sebut NU ' Organisasi Radikal'. Hal itu disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy di Jakarta usai bertemu pimpinan PBNU dan LP Ma'arif.

Menurut Muhadjirf pihaknya telah merevisi buku ajar tersebut agar memuat sistematika dan informasi yang benar. Buku ini ditulis pada 2013. Kemudian, karena ada berbagai masukan, akhirnya pada 2016 ditulis kembali. 

"Dan dalam penulisan itu kemudian kita ada masalah ini. Terkait dengan itu, kita tadi sudah bertemu dengan pimpinan PBNU dan LP Ma'arif. Kami dari Kesekjenan dan Kalibtang, termasuk Humas dan Ristekom, menyimpulkan bahwa buku ini akan ditarik, dihentikan, ditarik, kemudian kita revisi. Kemudian dalam proses revisi itu akan dimitigasi, supaya secara sistematika benar. Secara substansi juga benar," kata Mendikbud Muhadjir Effendy.

Dalam kesempatan yang Sama  Ketua LP Ma'arif PBNU Z Arifin Djunaidi mengapresiasi langkah cepat Mendikbud yang akan menarik buku ajar itu dari peredaran. Dia berharap kasus tersebut tak terulang di lain waktu. 

"Sekali lagi kami dari NU mengapresiasi Pak Menteri yang sudah sedemikian cepat merespons masalah ini dengan segala jajarannya dari Pak Sekjen dan Pak Litbang, Pak Ari. Mudah-mudahan harapan kami ke depan tidak akan ada lagi yang seperti ini. Jadi pengalaman kami sebenarnya pada masa-masa yang lalu, misalnya untuk buku-buku keagamaan itu pasti selalu ada yang mengganjal. Selalu juga kami sampaikan dan cepat direspons. Sekarang ini juga kan sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Agama," tuturnya.

Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi berharap Kemendikbud membuat buku sejarah yang bisa membangkitkan rasa kecintaan terhadap Tanah Air. Menurut dia, penulisan buku sejarah juga jangan seolah menghadap-hadapkan antara paham keagamaan dan paham kebangsaan.

"Itu penting sekarang karena saat ini banyak paham yang mengkontradiksikan antara paham keagamaan dengan paham kebangsaan. Nah, sejarah, penulisan sejarah dengan demikian memiliki fungsi penting untuk menghubungkan atau memberikan fungsi jembatan bahwa paham keagamaan dan paham kebangsaan itu tidak bertentangan. Tetap saja, buku sejarah, buku pelajaran anak-anak itu, berorientasi pada fakta, tapi kan fakta itu tetap ada saja ujungnya itu interpretasi." (Ati)

BERITA REKOMENDASI