Kemenhub Minta Daerah Izinkan Taksi Online Beroperasi

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Sejumlah daerah diketahui menolak keras kehadiran transportasi berbasis aplikasi. Terlebih, penolakan juga dilakukan oleh masing-masing kepala daerah ketika peraturan awal terlanjur dianulir Mahkamah Agung (MA).

Dengan adanya revisi terhadap Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), meminta agar tiap Kepala Daerah kembali memberi izin kepada transportasi daring.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hindro Surahmat, mengatakan bahwa sejatinya regulasi yang telah direvisi diterapkan dalam skala nasional.

"Jadi harus dipatuhi oleh seluruh kepala daerah tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek," kata Hindro di kantornya, Kawasan Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).

Kemarin, ia mengaku sempat bertanya kepada Kepada Dinas Perhubungan Jawa Barat terkait izin operasi taksi online yang belum rampung. Padahal, pasca diumumkan revisi seluruh daerah sudah harus menerbitkan izin.

"Nah itu juga menjadi pertanyaan mengapa ijinnya belum ada sama sekali. Harusnya dalam proses kemarin sudah ada ijinnya," kata dia. (*)

BERITA REKOMENDASI