Kemenkeu Bantah Kucurkan Rp5,6 T untuk BPJS Kesehatan

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Keuangan menyatakan akan kembali menggelontorkan bantuan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan demi membantu mereka mengatasi defisit keuangan. Tapi, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo membantah besaran bantuan yang akan diberikan mencapai Rp5,6 triliun sebagaimana disampaikan oleh pihak BPJS Kesehatan.

Besaran bantuan, akan di bawah Rp5,6 triliun. "Kemarin BPJS Kesehatan bilang Rp5,6 triliun, tapi akan ada penyesuaian lagi dan lebih kecil karena Bu Menteri Keuangan menghendaki perbaikan collectability ratio dari mereka dulu," katanya.

Mardiasmo mengatakan bantuan keuangan tersebut rencananya akan cair pekan depan. Bantuan diberikan untuk membantu BPJS Kesehatan melunasi tunggakan tagihan pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut pada periode Oktober- Desember.

Pemberian bantuan diputuskan dalam rapat tingkat menteri di Kantor Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) akhir pekan lalu. Bantuan akan diambilkan dari dana cadangan pemerintah yang masuk ke dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Ini bukan bailout (dana talangan), tapi bantuan pemerintah. Sekarang lagi dalam proses memasuki Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan mudah-mudahan cair awal minggu depan," katanya.

Kondisi keuangan BPJS Kesehatan pada 2018 ini diperkirakan masih akan sakit. Berdasarkan hasil audit BPKP, mereka berpotensi mengalami defisit keuangan sampai dengan Rp10,98 triliun pada sepanjang tahun ini.

Untuk mengatasi masalah keuangan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan. Salah satunya, menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT) dan pemangkasan Dana Lokasi Umum. (*)

BERITA REKOMENDASI