Kemenperin – Kemenhub Sepakat, 2022 Jalan Bebas Truk ‘ODOL’

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak dapat mengakomodir sepenuhnya permintaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), untuk menunda pembebasan angkutan Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Dispensasi yang diminta Kemenperin telah disepakati untuk diambil jalan tengahnya. 

"Kemenhub dan Kemenperin telah bersepakat akan memberlakukan pengecualian untuk kendaraan ODOL yang mengangkut 5 komoditas, yakni semen, baja, kaca lembaran, beton ringan, air minum dalam kemasan hingga maksimal 2022," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, Sabtu (18/1/2020) malam. 

Diharapkan semua pihak, baik pemerintah maupun para pengusaha angkutan barang dan logistik dapat mengantisipasi kebijakan zero ODOL ini karena yang dapat ditolerir hanyalah dari segi waktu penerapannya, serta hanya diberlakukan untuk 5 jenis industri tersebut. "Meski demikian untuk ruas jalan tertentu, seperti Jakarta-Cikampek dan Gresik akan tetap diberlakukan Zero ODOL atau tidak ada toleransi terhadap ODOL," tegas Budi Setiyadi.

Sebelumnya dalam surat yang dikirimkan oleh Menperin pada 31 Desember 2019 yang lalu, Kemenperin meminta peninjauan kembali dan penyesuaian waktu kebijakan Zero ODOL hingga 2023-2025. Namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi semuanya, dan hanya untuk 5 komoditi industri semen, baja, kaca lembaran, beton ringan, air minum dalam kemasan yang memperoleh dispensasi hingga 2022.

"Untuk jenis angkutan barang pengangkut komoditas selain 5 industri tersebut, Kemenhub akan tetap memberlakukan Zero ODOL per 2021 sesuai dengan road map Zero ODOL yang sudah dirancang sejak 2017," ujar Budi.

Dijelaskan Budi, Kemenhub sudah merancang road map bersama para pemangku kepentingan seperti Aptrindo, Organda, dan pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga lainnya untuk mendukung program Zero ODOL pada 2018 lalu. "Dari para pelaku di asosiasi pun pada saat itu sudah setuju. Bagi kami, ODOL tak semata mengenai industri tapi juga keselamatan," katanya.

Budi menegaskan, dengan adanya truk ODOL maka keselamatan masyarakat umum maupun pengguna jalan lainnya terancam. Demikian pula dengan kondisi kerusakan jalan, mengutip data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kerugian ini mencapai Rp 43 triliun.

Selain itu, berdasarkan data dari Korlantas Polri (Integrated Road Safety Management System/IRSMS) tentang kecelakaan 2018, truk ODOL menjadi salah satu penyumbang terbesar penyebab kecelakaan lalu lintas. (Imd)

BERITA REKOMENDASI