KemenPPPA Dorong Polda DIY Terapkan UU TPKS Dalam Kasus Kejahatan Siber Pornografi Anak

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengapresiasi Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) yang telah cepat membongkar kasus kejahatan siber pornografi dengan korban anak melalui jaringan media sosial dan grup WhatsApp. KemenPPPA melalui Deputi Perlindungan Khusus Anak, Nahar juga mendorong implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk kasus tersebut.

“Saya menghargai kerja keras Polda DIY yang telah cepat mengungkap kasus kejahatan anak ini sehingga tidak memakan korban lebih banyak. Rantai kejahatan siber terhadap anak dan perempuan harus diputus, apapun bentuknya. Saya mendukung setiap tindakan hukum tegas bagi pelaku dengan ancaman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Nahar.

Nahar mendorong orang tua tidak mudah memberikan ponsel kepada anak, terutama pada usia kanak-kanak, karena mereka masih perlu pendampingan dan belum dapat memilah informasi yang diterimanya. Di samping itu, orang tua perlu mendiskusikan tentang bahaya, risiko dan manfaat media sosial terhadap anak serta tidak membagikan data anak ke publik.

“Terkait kasus pedofilia online ini, KemenPPPA telah melakukan koordinasi dan mengikuti gelar perkara di Polda DIY. Kami mendorong Polda setempat dapat menerapkan UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS khususnya Pasal 4 Ayat (1) huruf I dan Pasal 4 Ayat (2) huruf e, serta Pasal 14,” ungkap Nahar.

Pada hasil gelar perkara yang dilakukan di Polda DIY (13/7/2022), Ditreskrimsus Polda DIY menyatakan telah melakukan penangkapan pelaku pada 21 Juni 2022. Melalui pemeriksaan terhadap pelaku, ditemukan jaringan pelaku penyebaran konten asusila. Melalui perangkat ponsel pintar pelaku, ditemukan 10 grup WhatsApp yang diduga menjadi ruang distribusi konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur termasuk aktivitas menukar nomor-nomor WhatsApp dengan target korban anak.

BERITA REKOMENDASI