Kemensos Minta Kepala Daerah Tak Tunda Bansos

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Sosial meminta kepala daerah yang menyelenggarakan Pilkada tak melakukan penundaan penyaluran bantuan sosial (bansos) karena khawatir penyalahgunaan.

Staf Ahli Kementerian Sosial Andi Z.A Dulung mengungkap permintaan tersebut disampaikan langsung ke sejumlah kepala daerah di Jawa Barat yang rencananya akan menunda penyaluran bansos tahap keempat.

“Kasihan orang yang lapar ini lah kalau ada tahun-tahun (Pilkada) seperti itu. Aduh. Begitu lah kalau kami menghadapi persoalan di lapangan, pemilihan kepala desa juga persoalan itu lebih terlokalisir lagi,” ujarnya.

Menurut Andi, penyaluran bansos memang kerap terhambat di lapangan karena tertundanya launching bantuan dari Bupati/Walikota/Gubernur. Launching itu lah yang bisa jadi celah penyalahgunaan bansos dalam Pilkada di daerah.

“Seringkali barang sudah siap di lapangan. Tapi tidak boleh mulai dibagikan ke masyarakat kalau tidak dilaunching oleh kepala daerah. Ini kan sudah sangat sangat fatal sebetulnya, mereka tidak berani kalau Bupati/Walikota tidak setuju,” ucap Andi.

Karena itu, ke depan penyaluran akan tetap dilakukan tanpa perlu adanya launching dari kepala daerah. Launching bantuan sosial, jika dibutuhkan, bisa tetap dilakukan setelah Pilkada selesai. (*)

BERITA REKOMENDASI