Kementerian PAN RB Mendengar Diresmikan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafrudddin meresmikan acara  ‘Kementerian PANRB Mendengar’.  Acara yang baru kali pertama digelar ini menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS. Brojonegoro yang memaparkan arahan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, khususnya mengenai tujuan dan strategi pembangunan nasional yang akan dijadikan panduan dalam menyusun kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Melalui acara ini, Kementerian PANRB bertekad untuk selalu berbenah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi.  Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk menyerap berbagai masukan dari stakeholder kunci agar kebijakan yang dihasilkan senantiasa relevan dengan dinamika lingkungan strategis nasional dan global. 

“Tumbuhnya era demokratisasi, masuknya era digitalisasi dan virtualisasi, serta menyongsong visi Indonesia 2045 sebagai negara yang maju dan madani. Maka, perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk memperbaiki paradigma administrator publik Indonesia,” ujarnya dalam acara Kementerian PANRB Mendengar,Jakarta  Jumat (08/03).

Pentingnya ‘mendengar’ sejalan dengan kenyataan bahwa Kementerian PANRB tidak pernah bisa sendiri merumuskan sebuah kebijakan, tanpa mendengar masukan dan informasi dari berbagai pihak. “mendengar’ sekaligus untuk memperluas dan mempertajam wawasan dan pengetahuan seluruh jajaran Kementerian PANRB.

“Mendengar merupakan tahapan yang krusial dalam upaya merumuskan kebijakan. Sebab dengan ‘mendengar’ maka akan diperoleh informasi dan data yang akan membentuk kebijakan yang tepat dan baik,” tutur mantan Wakapolri ini. 

“Diharapkan kita semua dapat memanfaatkan sebaik-baiknya kehadiran dan paparan Bapak Menteri Perencanaan untuk dapat kita pedomani bersama dalam menyusun kebijakan di bidang pembinaan aparatur dan reformasi birokrasi, sekaligus nantinya dalam menyusun masukan bagi RPJMN tahun 2020-2024 di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,” pungkasnya. 

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan, fokus RPJMN adalah tata kelola pemerintahan, khususnya reformasi birokrasi. Menurutnya, masih ada beberapa kewenangan atau pekerjaan K/L yang tumpang tindih,  yang berpengaruh pada pengelolaan anggaran. Bambang menjelaskan, masalah tersebut bisa diatasi dari hulu oleh Kementerian PANRB. "Peran strategis Kemenpan adalah dari hulu. Terutama hubungan pusat dan daerah, birokrasi harus ada koordinasi yang baik," ungkapnya.

Bambang mengatakan, saat ini Indonesia sudah tak lagi berada dalam _low middle income_, sudah naik kelas menjadi _upper middle income_. Kondisi ini memaksa para birokrat untuk bekerja seperti negara lain dengan status _upper middle income_. Untuk menjadi _upper middle beraucracy, penerapan _e-government_ di setiap lini pemerintahan merupakan keharusan. (Ati)

 

BERITA REKOMENDASI