Kemnaker Ajak KPK Cegah Pejabat Korupsi

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pejabat dan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diimbau untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran, serta menghindari praktik suap karena Kemnaker berkomitmen mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di dalam tubuh kementerian tersebut.

“Jangan sekali-kali bermain-main dengan program dan anggaran. Yang kita kelola adalah uang rakyat dan harus kita kelola dan salurkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara “Sosialisasi dan Pemberian Pemahaman Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Mewujudkan Good Governance” di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Ia menyebutkan, salah satu cara mencegah tindak korupsi itu adalah dengan menjaga integritas.
Cara ini, menurut Ida, merupakan cara yang pertama dan utama untuk ditanamkan dalam diri seluruh pegawai Kemnaker, guna menghindari dan mencegah terjadinya praktik korupsi.

“Ibdak binafsik. Harus dimulai dari diri sendiri masing-masing,” terang Ida. Secara institusional, Kemnaker telah menerapkan sejumlah upaya pencegahan tindak pidana korupsi di antaranya diterbitkannya sejumlah aturan teknis pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, status wajib pajak, hingga pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Upaya tersebut, kata Ida, juga didukung dengan penerapan sistem pencegahan tindak pidana korupsi, sperti reformasi birokrasi serta pembangunan sistem layanan dan informasi ketenagakerjaan berbasis online melalui SISNAKER. Sistem berbasis online disebutnya akan meminimalisir dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Pada kesempatan ini Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan, KPK memiliki peran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan sosialisasi, edukasi, koordinasi dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, tentang pencegahan korupsi.

“KPK sesuai dengan tupoksinya, berusaha untuk memastikan pembangunan sesuai dengan arah yang sudah disepakati, berjalan dengan visi dan misi pemerintah,” kata Lili. Upaya pencegahan korupsi, menurutnya, harus didasarkan pada faktor-faktor penyebabnya. Setidaknya, korupsi terjadi dikarenakan adanya tiga faktor yakni
motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, langkah pencegahan haruslah memperhatikan faktor tersebut. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI