Kemnaker Gandeng Tahir Foundation Tingkatkan Kompetensi CPMI

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kerjasama dengan Tahir Foundation tentang pilot project peningkatan kompetensi bagi calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk mewujudkan kompetensi dan daya saing calon PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Nota kesepahaman ini sangat penting dalam rangka membantu masyarakat khususnya calon PMI untuk memperoleh kompetensi kerja dan kemudahan bekerja ke  luar negeri," kata Menaker M Hanif Dhakiri usai penandatanganan  nota kesepahaman (MoU) dengan Chairman Tahir Foundation Dato’ Sri Prof DR Tahir MBA di kantor Kemnaker, Jakarta Kamis (8/2/2018).

Dalam kerja sama ini Tahir Fondation akan memberikan bantuan pelatihan bagi 5.000 calon PMI dan  peralatan di Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah dan membiayai pelatihan berbasis kompetensi kepada calon PMI. Melalui kerjasama peningkatan kompetensi diharapkan  dapat mewujudkan tata kelola baru Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang bekerja di luar negeri  segera terwujud.
 
Mandat yang diberikan UU Nomor 18 Tahun 2017, jelas Hanif, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada calon PMI. Suatu tugas yang tidak mudah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan yang dimiliki oleh Pemerintah. "Kita butuh Dato’ Sri Tahir lainnya yang ikut andil dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi kepada calon PMI, " ujarnya.
 
Menteri Hanif menyatakan proses migrasi pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan migrasi aman sebagai aktualisasi hak setiap warga negara atas pekerjaan yang layak, sehingga migrasi dapat mewujudkan kehidupan PMI dan anggota keluarganya lebih sejahtera. "Dengan proses migrasi yang aman, permasalahan Pekerja Migran Indonesia dapat ditangani secara lebih mudah karena sesuai prosedur dan lebih mudah untuk menelusurinya, " ujarnya.
 
Sementara Dato’ Sri Tahir menyambut positif terjadinya penandatanganan nota kesepahaman tentang peningkatan kompetensi bagi peningkatan kompetensi bagi calon PMI. “Ini berkah bisa memberikan kontribusi atau sumbangsih terhadap masalah PMI dalam negeri," tuturnya.

Datok Tahir menyatakan adanya nota kesepahaman ini didasari  banyaknya pemberitaan negatif PMI baik di Timur Tengah maupun Asia Timur. Ia mengaku sedih kerap mendengar PMI yang mendominasi sebagai asisten rumah tangga sedang menunggu remisi dihukum mati atau telat dibayar gajinya oleh majikan.  Sebagai WNI, sangat tragis mendengar PMI menunggu keputusan yang memberatkan tersebut.

Tahir berharap dorongan Menaker Hanif untuk mengadakan nota kesepahaman ini bisa manjadi model atau pondasi bagi perusahaan lain untuk memberikan dukungan kepada kepada PMI.  “Lima tahun lagi, PMI tak ada lagi sebagai pembantu rumah tangga, tapi punya status dan income yang lebih baik,“ katanya. (Ful)

BERITA REKOMENDASI