Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dorong Penurunan Kelas

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan pemerintah mulai 1 Januari kemarin telah mendorong beberapa peserta mengajukan penurunan kelas kepesertaan.  Namun, jumlah peserta yang turun kelas itu tak terlalu signifikan.

"Itu mungkin tidak banyak dan menurut saya tidak menjadi masalah jika mau turun kelas ya dengan kemampuannya. Jumlahnya tidak signifikan," ujar Ma'ruf.

Sementara itu, data BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 372.924 peserta mandiri memilih turun kelas akibat kebijakan pemerintah menaikkan iuran.  Selain itu, lanjut Ma'ruf, peserta yang turun kelas juga tak akan berpengaruh pada pelayanan di kelas tertentu.

Keyakinan tersebut ia sampaikan untuk menjawab kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa penurunan kelas ini akan membuat peserta kelas III membludak. "Kan sudah diatur juga pelayanan kesehatan itu berjenjang dari layanan kesehatan tingkat pertama kemudian baru tingkat lanjutan. Biasanya kalau antrean panjang itu ngumpul kalau tidak melalui jenjang," katanya.

Terlebih, lanjut Ma'ruf, pemerintah juga terus meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit sehingga diyakini tak akan berpengaruh pada pelayanan di masyarakat. "Jadi tidak masalah itu, kalau yang tidak mampu kan sudah masuk kategori dibayari pemerintah. Beda statusnya," ucap Ma'ruf.

Sejak kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 diketahui banyak peserta yang turun kelas. Hal ini tak lepas dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri mencapai 100 persen.

Dengan kenaikan itu, iuran peserta kelas mandiri I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Untuk kelas mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, kelas mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. (*)

BERITA REKOMENDASI