Kendala Sudah Diatasi, RUU Terorisme Segera Disahkan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan kendala dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme telah diatasi sehingga bisa segera disahkan pemberlakuannya.

"Kendala tentang revisi Undang-Undang Terorisme sudah kita sepakati dan selesaikan bersama, sehingga dalam waktu singkat revisi itu mudah-mudahan dapat segera kita undangkan," kata Wiranto di Jakarta, Senin (14/5).

Dikatakannya sebelumnya ada dua poin dalam RUU Terorisme yang belum disepakati, yakni soal definisi terorisme, serta peran TNI dalam penanggulangan terorisme. Pemerintah, menurut dia, sudah mencapai titik temu mengenai kedua hal itu.

Selanjutnya Pemerintah dan DPR, kata dia, sepakat mempercepat penyelesaian revisi undang-undang itu.

Sebagai bagian dari upaya itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengadakan pertemuan dengan sejumlah petinggi partai politik pendukung pemerintah di rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta.

"Ini makanya kami hadirkan pihak-pihak dari partai politik yang juga mewakili fraksi di DPR," katanya mengenai pertemuan itu, yang antara lain dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PPP Arsul Sani, dan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.

Wiranto mengatakan pertemuannya dengan para petinggi partai antara lain membahas upaya penyelesaian revisi undang-undang tentang pemberantasan terorisme, menyatakan bahwa penyelesaian revisi undang-undang itu lebih dibutuhkan ketimbang mendorong penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa DPR sudah 99 persen siap "ketok palu" menyetujui pengesahan RUU Terorisme sebelum reses masa sidang yang lalu, namun pemerintah meminta penundaan karena belum sepakat soal definisi terorisme. "Begitu definisi terorisme terkait motif dan tujuan disepakati, RUU tersebut bisa dituntaskan segera," ujarnya. (*-3)

BERITA REKOMENDASI