Kepala BKKBN Ingin Kespro Masuk Kurikulum

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk memasukkan soal kesehatan dan reproduksi dalam kurikulum di sekolah.

Ini dinilainya menjadi solusi untuk menekan pernikahan dini yang masih terjadi di Indonesia.

“Karena  mereka (anak-anak) tidak mengerti tentang dirinya,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di sela Rakernas BKKBN di Jakarta,Rabu (12/2 2020)

Anak-anak perempuan usia 16 tahun tak mengerti tentang dirinya sendiri, termasuk tidak mengerti bahwa berhubungan seks dalam usia tersebut dapat meningkatkan potensi kanker mulut rahim sehingga sangat berisiko.

Kemudian, bagi anak laki-laki yang mengalami sakit gondong, sperma mereka sebenarnya akan hancur akibat penyakit tersebut.

“Hal kayak begini penting diekspose ke mereka. Kita tidak mengajari seks, tetapi reproduksi. Kalau mereka tidak diberi tahu bagaimana?” Demikian Kepala BKKBN.

Hasto menyadari, persoalan edukasi reproduksi ini memang masih dinilai tabu karena berkaitan dengan seks, termasuk penilaian dari sisi agama yang juga sering beragam komentarnya.Jika
ka masuk ke sekolah,saya optimistis bisa membuat (edukasi) kesehatan dan reporduksi yang bsa diterima oleh ulama,” ujar Hasto.

keluarga Indonesia yang berkualitas dan mandiri.

Dalam rakernas Hasto Wardoyo menjelaskan  ada tiga poin yang menjadi fokus pembahasan BKKBN dalam menciptakan keluarga Indonesia yang berkualitas dan mandiri.

Pertama, pemenuhan ketersediaan alat kontrasepsi (alkon) di beberapa daerah, kedua mengerahkan dengan maksimal petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) di daerah terpencil dan ketiga mencegah remaja melakukan pernikahan dini.

“Ketersediaan alkon di daerah yang memang masih sulit didapatkan oleh masyarakat ya karena kurang pasokan, distribusinya jadi mandek apalagi beberapa bulan lalu banyak esselon yang pensiun jadi BKKBN bagaikan mobil yang tidak punya roda. Lalu petugas KB,  masih kurang didaerah padahal peran PLKB penting untuk menyampaikan seluruh informasi terkait pengembangan program KB dan ketiga kita harus beri pemahaman kepada remaja jangan sampai menikah di usia dini karena banyak resiko yang akan didapat,” jelas Kepala BKKBN Hasto Wardoyo .

Sementara untuk masalah kekurangan PLKB di daerah, Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal menjelaskan ada 23.500 penyuluh di seluruh Indonesia namun tidak memenuhi semua di daerah.

Apalagi, di Indonesia bagian timur seperti Sumatera Utara dan Papua sangat kekurangan PLKB karena hanya ada satu penyuluh untuk 25 desa. Padahal kata Nofrijal, adanya penyuluh KB itu penting agar masyarakat menggunakan alat kontrasepsi dengan benar dan tidak menikah sebelum usianya matang.

“PLKB di Indonesia ada 23.500 orang diantaranya 14.500 dengan status PNS dan 9.000 statusnya tenaga honorer dan itu harus memenuhi 82ribu desa bayangkan betapa berat satu PLKB membawahi 7 hingga 25 desa, idealnya 1 PLKB ya 1 desa,” terang Nofrijal.

Soal ketersediaan alkon kata Nofrijal masalah anggaran juga menjadi penghambat untuk penyediaan alat kontrasepsi sebab hanya ada Rp400 miliar untuk seluruh Indonesia. Padahal, pil dan suntikan yang kualitasnya bagus dan tidak mempengaruhi menstruasi pada wanita harganya lebih mahal.

“Soal anggaran alkon juga masih kurang dan keterbatasan PLKB di daerah karena ketika masyarakat putus KB di tengah jalan itu masalah lagi dan jadi meningkat angka penduduk di Indonesia karena alat kontrasepsi ini paling mudah drop out atau terputus ditengah jalan. Banyak yang tidak disiplin minum pil atau pakai. Apalagi kalau daerahnya terpencil dan distribusi untuk mengirim aksesnya susah. Ini yang harus diperhatikan untuk PLKB,” jelas Nofrijal.

Sedangkan untuk angka pernikahan dini yang tidak terkendali lanjut Nofrijal, akan berdampak langsung terhadap masalah lainnya, seperti angka kematian ibu tinggi, balita kerdil (stunting), kemiskinan, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menurun hingga daya saing kehidupan yang rendah.

“Intinya jika program KB tidak maksimal diantaranya menyetop pernikahan dini maka akan menimbulkan banyak masalah,  yaitu angka kematian ibu meningkat. Menimbulkan bayi stunting, kehidupan ekonomi yang rendah bahkan tidak mampu bersaing nanti kedepannya.  Hal itu yang ingin kita cegah dengan upaya sosialisasi pengenalan program membangun keluarga yang mandiri berkualitas dan sejahtera,” pungkasnya. (ati)

BERITA REKOMENDASI