Kepatuhan Pajak Sektor Sumber Daya Alam Rendah

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kepatuhan pajak di sektor Sumber Daya Alam (SDA) khususnya sektor ekstraktif masih rendah. Perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif merupakan perusahaan yang menggali, mengambil, dan mengolah hasil alam secara langsung.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan kesimpulan tersebut berdasarkan pada hasil Focus Grup Discussion (FGD) terkait permasalahan dan penyebab korupsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Informasi tersebut disampaikan Laode dalam peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di DJP.

"Kepatuhan wajib pajak terutama sektor tertentu, esktraktif industri, yang didapat Ditjen Pajak masih sangat kurang," ujar Laode.

Laode melanjutkan KPK pernah melakukan studi pada 2014. Ia terlibat dalam penelitian tersebut walaupun belum aktif menjabat di komisi anti rasuah tersebut.

Ia mengungkapkan hasil studi menunjukkan banyak potensi penerimaan negara dari sektor pertambangan yang belum masuk ke kantong negara. Penyebabnya, lanjut Laode, ada perusahaan tambang yang beroperasi tanpa izin usaha yang jelas.

Adapula perusahaan tambang yang memiliki izin resmi namun tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, ada perusahaan tambang yang kerap berbuat curang.

Laporan hasil tambang bulanan maupun tahunan perusahaan tersebut sering tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. "Bahkan ketika ekspor itu catatan yang ada di pelabuhan Indonesia dengan catatan pelabuhan di luar negeri beda jumlahnya, lebih banyak yang ada di pelabuhan luar negeri. Itu berarti bayaran kepada pemerintah itu masih sedikit. Ini agak menakutkan," kata Laode.

Atas temuan dalam studi itu, KPK merekomendasikan bagi DJP untuk meningkatkan kehandalan basis data wajib pajak dan data eksternal lainnya yang dibutuhkan DJP guna meningkatkan mekanisme dan kerjasama antar instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan data. (*)

KPK

BERITA REKOMENDASI