Kepda Hasil Pilkada 2020 Hanya Memimpin 4 Tahun

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Masa kerja para kepala daerah (kepda) yang terpilih pada Pilkada Serentak 2020 tak lagi lima tahun, tetapi hanya akan memimpin selama  4 tahun. Bahkan, kemungkinan ada yang kurang, yakni sekitar 3,5 tahun. Kepastian masa jabatan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik.

Kepada wartawan, Rabu (21/8) ia mengatakan, terkait dengan kebijakan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan 2024 bersamaan dengan Pilpres dan Pemilu Legislatif. "Masa jabatan yang relatif singkat ini perlu disosialisasikan agar dilakukan berbagai antisipasi, sehingga tidak timbul masalah di masa mendatang," kata Akmal Malik menjelaskan. 

Tak sampainya lima tahun masa jabatan sebagaimana berlaku biasanya, ujar Akmal, membuat Kemendagri sudah harus mengantisipasi sejak awal tentang kemungkinan pengisian jabatan di masa transisi. Sedangkan, untuk para kepala daerah yang masa jabatannya tidak penuh tersebut, sesuai UU No 10 Tahun 2016, diberikan ganti rugi gaji.

Pilkada serentak pada 2020 mendatang direncanakan berlangsung pada 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan. Terdiri 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Diakui Akmal, dalam perjalanannya, UU Nr 10 Tahun 2016 itu, ada hal-hal yang belum sempurna.

Namun, kata Akmal, yang pasti sampai sekarang pemerintah masih merujuk pada UU No 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota secara langsung. Terkait persoalan ini, kata Akmal, pihaknya sedang melakukan kajian di berbagai daerah demi perbaikan regulasi. Namun merujuk pada aturan yang berlaku, Kemendagri menyiapkan berbagai langkah kebijakan terkait Pilkada Serentak. 

Di antaranya mahalnya ongkos seorang kandidat, dana Pilkada yang besar sehingga menggerus APBD, pecah kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, politisasi birokrasi, politik dinasti, calon tunggal yang memborong dukungan partai politik, sampai masalah eks napi yang bisa ikut Pilkada. 

Untuk mendalami berbagai hal yang timbul, pihaknya terus menggelar Focus Discussion Group

di berbagai daerah agar bisa didapatkan banyak penyempurnaan pelaksanaan Pilkada Serentak dan kemungkinan perubahan regulasi. (Edi/Sim)

 

BERITA REKOMENDASI