Kerugian Banjir Garut Rp 288 Miliar

BANDUNG (KRjogja.com) – Pascabencana banjir bandang yang terjadi pada September 2016 di Garut, menyisakan berbagai tantangan yang perlu ditangani secara bersama. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dibutuhkan agar dapat memperingan beban masyarakat Garut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa estimasi kerusakan dan kerugian pascabencana banjir bandang Garut mencapai Rp288 miliar. Nilai tersebut berasal dari kajian penilaian di lima sektor yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Persoalan yang sangat mendasar adalah pendanaan terhadap proses rehab-rekon tersebut. 
Pemerintah daerah memperkirakan skema pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Namun, jumlah yang dianggarkan tentu tidak mencukupi total nilai kerusakan dan kerugian. Dunia usaha atau pun Badan Usaha Milik Negara (BMUN) maupun masyarakat dapat berperan untuk mendukung proses rehab-rekon tersebut, seperti pascabencana Banjarnegara dan Purworejo. Dunia usaha dan masyarakat terbukit mampu untuk mempercepat proses rehab-rekon pascabencana. Di sisi lain, pemahaman warga yang terdampak atau pun mereka yang berada di kawasan rawan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses rehab-rekon. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Iman Alirahman mengatakan bahwa aparatnya mengalami kesulitan untuk meyakinkan warga pindah. “Sekalipun diberi rumah, mereka memaksakan untuk membangun kembali rumahnya di lokasi terdampak,” kata Iman dalam keterangan resminya, Selasa (18/10/2016). Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi tantangan bahwa 81 % merupakan kawasan hutan lindung sedangkan sisanya kawasan yang dapat dibudidayakan. 

Penataan kawasan menjadi problematik, khususnya terkait dengan pemukiman warga terdampak dan peghidupan. “Relokasi tidak hanya berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun tetapi juga penentuan kawasan yang aman,” tambah Iman. Sementara ini, Pemerintah Pusat telah berkomitmen pada penyediaan dua tower rumah susun berkapasitas masing-masing 70 KK dan 50 unit dengan skema rumah khusus. (*)

BERITA REKOMENDASI