Kerusakan Ekosistem Papua, DPR Minta Freeport Tanggungjawab

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Dewan Perwakilan dan Rakyat (DPR) menilai PT Freeport Indonesia tetap harus bertanggung jawab atas hilangnya nilai jasa ekosistem dan lingkungan di Papua. Hal itu diungkapkan meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menganggapnya sebagai kerugian negara.

Sebelumnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Kontrak Karya Freeport Indonesia 2013-2015 yang diterbitkan BPK tertera, aktivitas tambang Freeport Indonesia telah menyebabkan hilangnya nilai jasa ekosistem senilai Rp185 triliun. Hal itu berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) 1988-1990 dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada 2015-2016.

Namun, BPK menyatakan perhitungan tersebut masih perlu didiskusikan lagi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Maka itu, BPK tidak mencantumkan nilai tersebut sebagai kerugian atau potensi kerugian negara.

"Memang, di dalam temuan BPK tidak menyebutkan kerugian negara tetapi mereka (BPK) menyebutkan ekosistem yang dikorbankan senilai Rp185 triliun. Korban kan rugi,"ujar Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu.

Gus mengingatkan, sesuai Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Dikuasai oleh negara berarti (kekayaan alam) milik negara. Berarti kerugian negara," ujarnya.

Gus memahami masalah pertanggungjawaban terkait hilangnya nilai jasa ekosistem tidak diatur secara rinci dalam Kontrak Karya dengan Freeport Indonesia. Namun, kedudukan KK berada di bawah Undang-undang Dasar 1945. (*)

BERITA REKOMENDASI