Komisi I DPR Bakal Panggil Panglima TNI

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di depan para purnawirawan TNI mengenai adanya impor ilegal 5.000 senjata oleh institusi di luar TNI dan Polri, masih terus mengundang pro-kontra. Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan dan intelijen pun berencana menanyakan langsung permasalahan tersebut kepada Panglima TNI.

"Komisi I berencana memanggil Panglima TNI dan BIN dalam forum yang berbeda, karena kalau disamakan nanti membenturkan," kata Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahmi Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta. Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.
"Data-data kami, intelijen kami akurat," ucapnya.

Supiadin menyayangkan rekaman audio Jenderal Gatot mengenai isu penyelundupan 5.000 senjata ilegal dapat bocor ke publik. Menurutnya, pernyataan seperti itu bersifat rahasia dan tidak bisa disebarluaskan. Ia meminta pihak yang menyebar rekaman tersebut bertanggung jawab.

"Jadi, saya katakan laporan intelijen itu hanya untuk user dan bukan konsumsi publik. Nah, kalau orang tahu laporan intelijen dia tidak boleh, wartawan juga ikut bertanggung jawab, jangan ikut sebarkan dong. Menurut saya memang laporan intelijen tidak boleh disampaikan di depan umum," tambahnya.

Namun demikian Supiadin, enggan mengomentari soal pernyataan Jenderal Gatot dalam rekaman audio yang beredar merupakan manuver politik. Menurutnya, urusan tersebut bukan koridor Komisi I. "Silakan saja ditafsirkan begitu, tapi saya tidak dalam kapasitas mengomentari urusan politik atau bukan. Saya profesional saja dalam bidang Komisi I DPR dan Komisi I tidak dalam kapasitas itu," jelas Supiadin yang juga Mayjen TNI Purnawirawan ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai, pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo soal pengadaan senjata oleh pihak nonmiliter tidak pada tempatnya. Menurut politisi PDI-P itu, seorang pejabat negara seharusnya memahami prosedur dan etika penyampaian informasi, apalagi yang disampaikan merupakan data intelijen. Panglima TNI, seharusnya tidak menyampaikan data intelijen selain kepada institusi yang berhak menerimanya.

Hasanuddin juga mengkritik pernyataan Panglima TNI yang hendak menyerbu jika menemukan keberadaan senjata tersebut. Menurut Hasanuddin, kewenangan penyerbuan ada di tangan Presiden selaku Panglima Tertinggi, bukan Panglima TNI. "Kalau bicara soal penyerbuan, mari kita bicara Undang Undang TNI (No 34 Tahun 2004). Dalam Pasal 17 dan 15 pengguna dan yang namanya pengerah prajurit TNI hanya Presiden dan itu pun atas persetujuan dari DPR," kata Hasanuddin.

Sementara Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai pernyataan Panglima TNI itu dicurigai sebagai manuver politik. Menurutnya, meski dalam forum tertutup, tak sepatutnya Panglima TNI menyebar data intelijen. "Bukan kepada sesepuh dan purnawirawan TNI dalam acara yang diliput luas oleh wartawan dan dipandang sebagai upaya untuk menghimpun dukungan bagi manuver-manuver politiknya," sebut Rachland.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Wuryanto menegaskan, pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo soal ada institusi yang memesan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo, bukan untuk konsumsi publik. "Kami sudah sampaikan bahwa pernyataan Panglima TNI dalam acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI bukan untuk konsumsi publik atau off the record," kata Wuryanto di Markas Besar TNI, Cilangkap.
Bahkan, atasannya itu sudah menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan pernyataan resmi alias konferensi pers soal sinyalemen keberadaan senjata ilegal itu. "Ada teman-teman yang kebetulan mungkin merekam pernyataan beliau, padahal kami sudah sampaikan tidak boleh diberitakan," katanya.

Panglima TNI sendiri menegaskan, tidak pernah menyatakan kepada pers tentang ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal ke Indonesia. "Saya tidak pernah press release (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata Gatot Nurmantyo.

Namun demikian, Gatot mengakui, video dan rekaman suara tentang 5.000 senjata yang kemudian menjadi heboh di dunia maya itu benar perkataannya. "1.000 persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," kata Nurmantyo. (Sim/Edi)

TNI

BERITA REKOMENDASI