Komisi X DPR RI Dukung Usulan Peningkatan Anggaran Perpusnas

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi X DPR RI mendukung usulan peningkatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Hal ini tersampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR RI yang diadakan secara hybrid di Jakarta, Rabu (02/06/2021). RDP kali ini membahas tentang peningkatan literasi dengan upaya menambah jumlah buku bacaan untuk daerah.

Perpusnas mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN tahun 2022 sebesar Rp 667.521.289.000. Akan tetapi, jumlah tersebut masih harus ditingkatkan untuk menjalankan program peningkatan literasi masyarakat Indonesia. Karenanya, Perpusnas meminta dukungan dari Komisi X DPR RI atas pengajuan usulan peningkatan anggaran yang telah disampaikan melalui surat kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih memberikan masukan kepada Perpusnas terkait upaya peningkatan literasi yang akan dilakukan untuk memperkuat dasar permintaan peningkatan anggaran Tahun Anggaran 2022. Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan Komisi X DPR RI siap mendorong Perpusnas untuk menyiapkan program dan kegiatan pada RAPBN tahub 2022, antara lain layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, wahana belajar sepanjang hayat, tempat menghimpun khazanah intelektual budaya bangsa, dan memperbesar akses buku bacaan yang dibutuhkan pada kenormalan baru di daerah terutama daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

“Perpustakaan Nasional diharapkan terus berperan aktif dalam mewujudkan peningkatkan kualitas hidup masyarakat di tengah pandemi Covid-19 melalui sumber-sumber bacaan yang berkualitas dan pembudayaan kegemaran membaca sehingga mereka dapat keluar dari belenggu kebodohan dan kemiskinan,” ujarnya.

Selain itu, anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menambahkan dalam menanggulangi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, Perpusnas harus memberikan pelatihan kepada masyarakat. “Perpusnas bisa membuat gerakan penanggulangan krisis Covid-19 dengan melatih orang-orang yang disinkronkan dengan UMKM dari Kemenparekraf,” terang Putra.

Sementara itu legislator dari Fraksi Partai Gerindra, Djohar Arifin Husin meminta agar distribusi buku bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat daerah pelosok. Anggota Komisi X DPR RI Rian Firmansyah meminta agar persebaran jumlah buku dan jumlah perpustakaan berstandar nasional di beberapa daerah, khususnya daerah 3T, memiliki bobot khusus dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat.

Legislator Fraksi Partai Demokrat Bramantyo Suwondo menekankan Indonesia pada tahun 2045 akan dipenuhi generasi produktif yang diharapkan membangun negara dalam segi ekonomi dan inovasi. Dia menambahkan, selain memiliki fungsi untuk meningkatkan minat baca atau meningkatkan produksi buku, perpustakaan juga memiliki andil untuk menjadi pusat aktivitas masyarakat.

“Kalau bicara soal pendidikan, belajar adalah kegiatan lifetime karena tidak berhenti pada pendidikan formal tetapi justru wajib hukumnya untuk menambah ilmu saat masuk ke dunia kerja,” jelas Bram.

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI, Adrianus Asia Sidot meyakinkan apabila persepsi tentang pentingnya perpustakaan untuk meningkatkan literasi masyarakat sudah sama antara pemerintah pusat maupun daerah, maka usulan peningkatan anggaran untuk Perpusnas niscaya akan lebih dipertimbangkan.

Legislator PAN Desy Ratna Sari turut memberi masukan agar Perpusnas tidak hanya memperbanyak jumlah fisik perpustakaan, namun juga meningkatkan sisi psikologis masyarakat tentang perpustakaan, sehingga mereka bisa memahami pentingnya perilaku membaca dalam hidup.

Menanggapi hal tersebut Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menjelaskan penghakiman dunia tentang rendahnya kegemaran membaca masyarakat Indonesia harus segera dihilangkan dengan memperbaiki sisi hulu. Menurutnya, permasalahan bukan ada di minat baca melainkan kurangnya jumlah buku terutama untuk daerah 3T.

“Untuk memperkuat budaya literasi, rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk saat ini adalah 1 buku ditunggu 90 orang, maka dari itu di tahun 2022 rasio tersebut harus diperkecil. Akan tetapi dengan anggaran yang minim, angka ketersediaan buku pasti meleset,” ungkap Syarif.

Perpusnas berupaya untuk membuat mirroring data sehingga masyarakat di daerah 3T tidak perlu menunggu lama dan langsung bisa mengakses buku yang diperlukan, sama seperti yang berada di Jakarta. Syarif memastikan pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendapat dukungan fasilitas jaringan guna keperluan mirroring data dari kementerian/lembaga lain dalam pemenuhan distribusi koleksi buku bacaan di daerah.

“Perpustakaan mengambil bagian penting untuk mencerdaskan anak bangsa dan visi tingkatan literasi keempat itu jelas bersoal pada eksekusi, akan tetapi hal tersebut mustahil dilakukan dengan anggaran minim. Indonesia kelaparan buku,” ujarnya. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI