Korupsi Merebak, Revolusi Mental Pemberantasan Korupsi Gagal?

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Prof Dr Suparji Ahmad, terlepas dari unsur politis, pernyataan mengenai maraknya kasus korupsi yang terjadi saat ini bisa dibenarkan.

Suparji menilai  banyak kasus besar yang belum terselesaikan oleh Kejaksaan, lantaran pimpinan korps Adhyaksa itu telah gagal mengimplementasikan revolusi mental dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dirinya pun berpendapat kejaksaan saat ini seperti terserang penyakit kronis. 

"Mengapa saya katakan demikian, karena ada perilaku antagonis penegak hukum yang membuat kronis. Contoh, banyak kasus besar yang belum terselesaikan, kejaksaan malah menyasar kasus baru yang terkesan sebagai alat pencitraan semata, contohnya kasus kriminalisasi jaksa Chuck, yang digunakan untuk menutupi kasus kakap yang lama mangkrak," kata Suparji di Jakarta belum lama ini.

Kejaksaan, kata Suparji  terjebak dalam perilaku kontradiksi dalam upaya pemberantasan korupsi. Belum lagi tidak adanya sinergi antar penegak hukum, seperti penanganan kasus Kondesat yang ditangani Bareskrim Polri. Lalu ada kasus Chevron, Asian Agri, Indosat, Bank Permata, dan masih banyak lainnya.

"Tidak adanya sinergi tersebut justru menimbulkan kekronisan yang baru. Seharusnya kan semua berjalan proporsional. Ini terkesan ada kompetisi pencitraan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Artinya ada 'kegagalan' implementasi revolusi mental di kalangan penegak hukum kejaksaan.”

Faktor lain merebaknya tindak pidana korupsi, menurut Suparji karena perilaku aparat kejaksaan yang kurang memahami atau tidak mencoba integritas secara konkrit. "Mohon maaf saja, tidak adanya rasa takut oknum pejabat kejaksaan untuk melakukan dan menutupi korupsi. Mereka cenderung berpikir bagaimana 'menyelamatkan' dan 'mengamankan' oknum yang telah melakukan tindak pidana korupsi," tambahnya.

Karena itu, Dia berharap pada kesempatan yang baik di tahun periode terakhir kepemimpinannya, Presiden Jokowi harus memberikan contoh nyata kerja nyata pemberantasan korupsi. Salah satunya mendorong kinerja Kejaksaan Agung dalam menuntaskan pemberantasan korupsi, dilakukan secara obyektif, profesional, tidak didasarkan ‘like n dislike’. "Jangan sampai kejagung menjadi instrumen subyektif yang tidak mempedulikan rasa keadilan masyarakat." (Fon)

 

BERITA REKOMENDASI