KPK Berhasil Selamatkan Rp 63,8 Triliun Uang Negara

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara senilai total Rp63,8 triliun terhitung sejak 2016. Uang yang diselamatkan berasal dari sejumlah sektor seperti kesehatan, sumber daya alam, dan pangan (kajian tentang impor bawang putih).

Dari fungsi monitoring dan pencegahan korupsi, KPK menyelamatkan potensi kerugian negara dan/atau pendapatan negara sejumlah total Rp63,8 triliun," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.

Pada sektor kesehatan, Agus berujar terdapat dua kajian besar yang dilakukan seperti Pengadaan Alat Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional. Dari kajian di sektor ini, terang Agus, potensi kerugian keuangan negara yang dapat diselamatkan sebesar Rp18,15 triliun.

KPK memberikan sejumlah saran perbaikan untuk sektor pengadaan alat kesehatan. Rekomendasi tersebut antara lain seperti pembentukan komponen pembentuk harga dasar untuk dasar negosiasi harga tayang oleh LKPP; Kementerian Kesehatan dan LKPP membuat cetak biru pemenuhan alat kesehatan di e-katalog; dan penutupan fitur negosiasi, diganti menjadi fitur pilihan (komponen harga tambahan dan pembelian jumlah besar).

Selain itu penyempurnaan regulasi untuk menjadi pedoman penilaian kebutuhan dan pemilihan alat kesehatan.

Teruntuk jaminan kesehatan nasional, lembaga antirasuah menemukan potensi fraud seperti kesengajaan memecah pelayanan medis, tagihan biaya tanpa pelayanan, dan tindakan medis yang tidak diperlukan pasien.

Atas temuan ini, Agus menuturkan KPK mendorong RS pemerintah dan swasta penyedia layanan JKN untuk menyampaikan rencana kebutuhan obat. Itu agar klaim obat pada JKN transparan dan akuntabel. Agus berkata upaya ini berpotensi menyelamatkan Rp18 triliun.

Lalu, KPK mendorong penyelesaian tunggakan iuran wajib dalam program JKN dengan mengeluarkan surat kepada sejumlah Pemerintah Daerah untuk tempo pembayaran 2004-2017. Upaya ini menyelamatkan Rp114 miliar.

"KPK melakukan piloting 3 wilayah, ditemukan 4 dari 6 rumah sakit tidak sesuai penetapan kelasnya, kajian ini berpotensi menyelamatkan uang negara sebesar Rp33 miliar dalam setahun," lanjut Agus.

Agus menambahkan bahwa KPK juga berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA). Selama tahun 2016-2018, kajian yang dilakukan adalah perkebunan, sistem pengelolaan kawasan hulu sumber daya air dan sistem tata kelola pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Sedangkan pada 2019 KPK telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dalam surat ini, jelas Agus, KPK mempertimbangkan beberapa aturan dalam revisi PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Selama 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016-2019 terdapat potensi pendapatan dan penyelamatan keuangan negara sejumlah total Rp16,17 triliun," tandas Agus. (*)

KPK

BERITA REKOMENDASI