KPK dan Kemendagri Realisasikan Penguatan Inspektorat

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Mendagri Tjahjo Kumolo mengklaim penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau inspektorat daerah dapat direalisasikan sebelum 2017 berakhir. Penguatan akan dilakukan hingga inspektorat di tingkat kabupaten/kota.

Usul penguatan APIP atau inspektorat daerah ini kembali dibahas Kemendagri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan berkunjung ke Kemendagri.

"Kita usul tindaklanjutnya naik satu tingkat ke atas. (Inspektorat) kabupaten lapor dan tindaklanjut ke Gubernur, yang provinsi laporan tindaklanjutnya ke Pak Menteri. Nanti tindaklanjutnya dari Pak Menteri ke bawah atau dari Gubernur ke bawah," kata Pahala.

KPK dan Kemendagri juga ingin inspektorat daerah memiliki posisi setara Sekretaris Daerah. Kemudian, persentase alokasi anggaran untuk tiap inspektorat di daerah juga diminta ada peraturannya.

"Kita sebutlah misalnya ada persentase (tertentu) dari APBD sehingga penguatan APIP atau kerja-kerja APIP tidak lagi tergantung pada komitmen kepala daerah," ujar Pahala.

Selain itu, KPK juga mendorong adanya audit permulaan yang dilakukan inspektorat sebelum sebuah proyek dijalankan pemerintah daerah. Audit sebelum proyek berjalan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan anggaran atau korupsi oleh pejabat di daerah. (*)

BERITA REKOMENDASI