KPK Diimbau tak Turuti Kemauan Pansus Hak Angket

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Universitas Andalas mengimbau agar Komisi Pemberantasan Korupsi tak mengikuti kehendak Panitia Khusus Hak Angket KPK karena cacat hukum. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP APHTN-HAN, Mahfud MD, saat gelar konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/06/2017).

APHTN-HAN bersama PuSaKo (Pusat Studi Konstitusi) Universitas Andalas, bersama 132 pakar hukum seluruh Indonesia mengajukan petisi yang menyatakan bahwa angket KPK cacat hukum. Ada 4 poin utama yang disuarakan. Pertama, hak angket tidak sah karena bukan kewenangan DPR untuk menyelidiki proses hukum di KPK. Pansus hak angket dibentuk melalui prosedur yang menyalahi peraturan perundang-undangan sehingga pembentukannya pun ilegal.

DPR diminta bertindak sesuai perundang-undangan dan aspek ketalaran yang dituangkan dalam Undang Undang Dasar. Tindakan di luar hukum yg dilakukan oleh DPR hanya akan berdampak merusak ketatanegaraan dan hukum di Indonesia.

"Terakhir, mengimbau agar KPK tidak mengikuti kehendak panitia angket yang pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibatnya maka semua tindakan panitia angket dengan sendirinya bertentangan pula dengan UU dan hukum. Mematuhi tindakan panitia angket merupakan bagian dari pelanggaran hukum itu sendiri. KPk harus taat kepada konstitusi dan UU, bukan kepada panitia hak angket," tutur dia. (*)

KPK

BERITA REKOMENDASI