KPK Diminta Tuntaskan Kasus Impor Mobil Mewah Diplomatik

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memberi atensi untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pada importasi mobil-mobil mewah yang memanfaatkan fasilitas diplomatik. Pasalnya, aksi sindikat pemasok mobil-mobil mewah impor yang memanfaatkan fasilitas diplomatik tersebut diduga masih berlangsung hingga sekarang.

Sebelumnya, laporan masyarakat terkait hal itu sudah pernahKPK Diminta Tuntaskan Kasus Impor Mobil Mewah Diplomatik disampaikan ke KPK sekitar 14 tahun lalu, namun hingga kini masih mengendap.

“Kami menaruh harapan besar pada komisioner-komisioner KPK yang baru dilantik agar memberikan atensi terhadap kasus ini,” ujar aktivis dari Komunitas Pemuda Merah Putih (KPMP) Bergerak Alfonsius di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Dia menjelaskan, sampai saat ini, modus memanfaatkan fasilitas diplomatik untuk mengimpor mobil-mobil mewah diduga masih berlangsung. Akibatnya, negara menderita kerugian dalam jumlah besar. Kerugian negara timbul karena mobil-mobil mewah tersebut masuk ke Indonesia tanpa membayar bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) barang mewah.

Seperti diketahui, importasi dengan memanfaatkan jalur diplomatik atau sering disebut dengan fasilitas Form B mendapatkan pembebasan BM dan PDRI. Fasilitas Form B ialah fasilitas otomotif yang diberikan khusus kepada negara perwakilan asing, badan internasional dan para pejabatnya untuk mengimpor kendaraan bermotor.

“Para pelaku bisnis yang menjadi sindikat pengimpor mobil-mobil mewah itu, menggandeng perwakilan asing di Indonesia, lalu memanfaatkan fasilitas diplomatik mereka untuk mengimpor mobil-mobil mewah,” jelas Alfonsius.

Adapun jenis mobil mewah yang diimpor dari berbagai jenis, seperti Lamborghini, Ferari, Porsche, dan berbagai tipe super car mewah lainnya.
“Mobil-mobil mewah itu sampai sekarang belum membayar BM dan PPnBM (pajak penjualan barang mewah), padahal duta besar di kedutaan-kedutaan itu sudah silih berganti. Mobil-mobil itu berkeliaran di jalanan dengan memakai nopol bantuan,” urainya.

Guna membongkar ulah sindikat pemasok mobil-mobil mewah yang memanfaatkan fasilitas diplomatik tersebut, menurut Alfonsius dapat dilakukan dengan membuka kembali laporan masyarakat yang telah diserahkan ke KPK. Termasuk memeriksa pejabat di Direktorat Teknis Kepabeanan Bea Cukai Pusat saat kasus itu dilaporkan.

Sementara itu, dalam menanggapi desakan terhadap KPK yang disampaikan aktivis dan para pegiat antikorupsi, dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Riska Andi Fitriono menerangkan, defenisi laporan menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.

“Karena itu, tidak ada batas waktu bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak pidana korupsi. Dan tidak ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu (daluwarsa) untuk menindaklanjuti laporan. Dalam hukum pidana, daluwarsa diatur untuk mengajukan pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa untuk menindaklanjuti laporan,” terang Riska.

Adapun yang terkait dengan permulaan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi tersebut, dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret itu mengatakan KPK bisa saja memulai penyelidikan dari oknum kepala seksi impor yang menjabat sekitar 14 tahun lalu saat kasus dugaan korupsi itu dilaporkan masyarakat ke KPK. (*)

BERITA REKOMENDASI