KPK Ikut Awasi Penggunaan APBN di Kementerian PUPR

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Pekerjaan Umun dan  Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawal pelaksanaan APBN PUPR agar tidak terjadi korupsi, karena jumlahnya cukup besar yakni mencapai Rp 120 triliun.

"Kami mohon pendampingan KPK untuk mengawal pelaksanaan APBN PUPR. Karena APBN Rp 120 triliun, itu belum termasuk yang ditanda tangan PUPR dengan KPBU yang tidak kurang Rp 200 triliun. Jadi ini dana yang besar untuk infrastruktur," kata Menteri Pekerjaan Umun dan  Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Jumat (31/1).

Dikatakan, dalam kaitan dengan pencegahan korupsi, pihaknya melakukan 9 strategi pencegahan korupsi di PUPR, antara lain membentuk Direktorat Kepatuhan Internal PUPR.. Ini untuk fokus mengawasi selain Inspektorat Jenderal.

“ Jadi ini dalam rangka menegaskan kembali pencegahan korupsi walaupun penindakan tetap dilakukan kalau ada penyimpangan pelanggaran hukum," kata Basuki.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan  KPK berkepentingan untuk mamastikan bahwa setiap program nasional dan rencana kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga berjalan transparan dan akuntabel, sehingga Indonesia bebas dari praktek korupsi.
 “Kementerian dan lembaga mempunyai andil besar untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu Indonesia yang cerdas,  maju dan sejahtera. Dan pada akhirnya kita (KPK)  akan terus bekerja untuk memastikan bahwa Indonesia bebas dari praktek korupsi,” tegas Firli.

Menurut Firli, Kementerian PUPR merupakan salah satu gerbang Kementerian/Lembaga yang membidangi pembangunan infratruktur. Dan kementerian ini diberikan alokasi anggaran sebesar Rp 120 triliun dari APBN untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2020.

Anggaran ini, kata Firli, diberikan dalam rangka untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Agar anggaran itu tidak bocor, KPK mempunyai kepentingan melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga tidak terjadi praktek korupsi dalam melaksanakan pembangunan nasional
“Kita sudah mendengar Bapak Menteri PUPR Basuki sudah melakukan 9 strategi  untuk mencegah terjadi korupsi. Selain itu, KPK juga  sudah  menyambang  

Kementerian BUMN dan kementerian tersebut sudah melakukan 9 strategi dan aksi untuk mencegah korupsi. Dua kementerian ini merupakan leading sector untuk pembangunan nasional. Sehingga kita yakin dan harus kawal, artinya tidak boleh terjadi korupsi," tegasnya. (Lmg)
 

BERITA REKOMENDASI