KPK Ingatkan Korporasi Patuhi Prinsip Antikorupsi

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para korporasi dan mematuhi prinsip-prinsip antikorupsi, terlebih yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, prinsip antikorupsi dimulai dari proses lelang, antigratifikasi, uang pelicin atau fasilitas-fasilitas yang dilarang diterima pejabat publik.

"Risiko hukum jika korporasi melawan, tidak hanya pembayaran denda dan uang pengganti. Namun, pencabutan hak tertentu," ujar Febri.

Imbauan ini sekaligus menanggapi pencabutan hak PT NKE (Nusa Konstruksi Enjiniring) mengikuti lelang pemerintah. Pada Kamis (22/11), sidang tuntutan di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, PT Nusa Konstruksi Enjiniring dituntut Jaksa KPK harus membayar uang pengganti sejumlah Rp 188 miliar, selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan.

Selain harus membayar uang pengganti, PT NKE dijatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak untuk mengikuti lelak proyek pemerintah selama dua tahun. Pidana tambahan bagi PT NKE didasarkan pada ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) angka 6 KUHP.

KPK berharap kasus yang menjerat PT NKE menjadi pembelajaran bagi korporasi lainnya. Jika terdapat indikasi korupsi, maka korporasi tersebut tidak akan dapat menjalankan sejumlah bisnisnya. KPK meminta seluruh korporasi untuk menyusun tata kelola perusahaan secara serius agar bebas dari korupsi. (*)

KPK

BERITA REKOMENDASI