KPK Panggil Pejabat Angkasa Pura Propertindo

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Vice President of Operation & Business Development PT Angkasa Pura Propertindo, Pandu Mayor Hermawan terkait kasus dugaan suap pengadaan Baggage Handling System(BHS) oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti). Pandu akan diperiksa untuk tersangka Taswin Nur.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka TSW (Taswin Nur)," kata Plh Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS.

Taswin merupakan staf PT Inti yang tertangkap melakukan transaksi memberikan uang imbalan kepada tersangka Andra Y Agussalam melalui seorang sopir berinisial END.

Dalam kasus yang melibatkan perusahaan BUMN itu, KPK telah menetapkan Andra selaku Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II sebagai tersangka. Ia diduga menerima Sin$96.700 sebagai imbalan atas mengawal agar proyek BHS dikerjakan oleh PT Inti.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mendapatkan informasi bahwa sistem BHS yang nilainya kurang lebih Rp86 miliar itu akan ditempatkan di enam bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II.

Basaria menyampaikan PT Angkasa Pura Propertindo (APP) awalnya berencana melakukan tender dalam pengadaan proyek BHS. Andra selaku Dirkeu PT AP II mengarahkan agar PT APP melakukan penjajakan untuk penunjukan langsung kepada PT Inti. Padahal, kata Basaria, dalam pedoman perusahaan, penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apablia terdapat justifikasi dari unit teknis.

"Bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemilik paten," kata Basaria.

Basaria menyebut Andra juga mengarahkan negosiasi antara PT APP dan PT Inti guna meningkatkan down paywent (uang muka) dari 15 persen menjadi 20 persen sebagai modal awal PT Inti. Peningkatan DP itu diusahakan lantaran ada kendala arus kas (cashflow) di PT Inti. (*)

KPK

BERITA REKOMENDASI