KPK Temukan Tata Kelola BPJS Tidak Beres, Kenaikan Harus Ditinjau Kembali

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan pemerintah meninjau kembali keputusan untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK mendesak pemerintah meninjau keputusan itu.

“Dalam kajian tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang kami temukan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan,” jelasnya melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (15/5).

Untuk itu, lanjut Ghufron, KPK berpendapat, solusi menaikkan iuran BPJS sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi KPK, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan. Ia bahkan menyatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial sebagaimana UU No 40 Tahun 2004, bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Ghufron menegaskan, keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan. “Oleh karena itu, dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan mengakibatkan tingkat kepesertaan seluruh rakyat dalam BPJS juga mengalami penurunan,” tuturnya. Padahal, akar masalah defisit BPJS disebabkan permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud).

Sehingga, kata Ghufron, kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola lembaga tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, KPK berpendapat jika rekomendasi KPK dilaksanakan, tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini.

BERITA REKOMENDASI